Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heli Presiden: DPR Setujui Buatan PT DI, Tolak Heli AW 101

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Agustawestland 101, helikopter yang dibeli TNI AU untuk Jokowi. youtube.com
Agustawestland 101, helikopter yang dibeli TNI AU untuk Jokowi. youtube.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR T.B. Hasanuddin mengatakan pembelian helikopter buatan Inggris dan Italia jenis AW 101 melanggar aturan. Karena itu, DPR menolak dan hanya menyetujui pembelian helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia (DI).

Pasalnya, pembelian itu tidak sesuai dengan Rencana Strategis 2015-2019. Pembelian juga dinilai merugikan negara dan melanggar UU Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan Pasal 43 ayat 1.

Hasanuddin mengatakan DPR menyetujui pengadaan helikopter yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan. Pengadaan helikopter tertulis dalam Recana Strategis 2009-2014. “Yang disetujui berjumlah 16 unit, terdiri dari helikopter angkut atau SAR dan heli angkut VVIP. Semuanya buatan PT DI,” katanya dalam pesan tertulis pada Jumat, 27 November 2015.

Pembelian 16 unit helikopter dibagi menjadi dua tahap yaitu dalam Renstra 2009-2014 dan Renstra 20015-2019. Dalam tahap pertama, sebanyak 6 unit sudah terbeli. Sisa heli beli dalam tahap kedua.

Dalam pembelian tahap kedua, helikopter yang dibeli berbeda. “Sangat disesalkan kalau kemudian muncul ide mengubah pembelian heli Super Puma produk PT DI menjadi AW 101 buatan Italia dan Inggris,” kata Hasanuddin.

Rencananya satu unit AW 101 akan tiba di Indonesia pada April 2016. Perubahan tersebut, menurut dia, merugikan PT DI. Sebabnya, perusahaan BUMN tersebut sudah terlanjur melakukan investasi untuk membuat 10 heli yang batal dibeli.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasanuddin mengatakan, Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) haruslah produk buatan dalam negeri. Peraturan tersebut tertera dalam Pasal 43 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Produk luar negeri baru dapat digunakan jika Alpalhankam belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri, seperti di atur dalam ayat 5 dalam Undang-undang di atas.

Menurut Hassanudin, kebijakan mengganti Super Puma dengan AW 101 tidak mudah. AgustaWestland sebagai perusahaan pembuat AW 101 harus menggandeng industri dalam negeri. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 43 Ayat 5. “Untuk itu semua, harus mendapat izin dari Presiden sebagai Ketua KKIP sesuai Pasal 22 dalam Undang-Undang Industri Pertahanan,” katanya.

Hasanuddin mengatakan, segera mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan dan TNI AU terkait dengan pembelian helikopter AW 101 tersebut. DPR akan mencari tahu alasan pembatalan pembelian dan penggantian helikopter buatan PT DI. “Padahal dengan membeli dari PT DI, 30 persen uang rakyat akan kembali ke negara. Setidaknya dalam bentuk pembelian bahan baku lokal dan 700 teknisi bisa melanjutkan hidup,” katanya.

DPR juga secepatnya  melakukan investigasi harga pasaran helikopter AW 101. Sebabnya, bandrol helikopter yang memiliki tiga mesin dinilai terlalu mahal. “Satu unit AW 101 seharga US$ 55 juta itu diperkirakan sangat mahal,” kata Hasanuddin. DPR juga akan menanyakan izin Ketua KKIP mengenai pembelian helikopter AW 101.

VINDRY FLORENTIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

8 menit lalu

Konflik agraria yang terjadi di Kendeng bermula pada Juni 2014 yang disebabkan PT Semen Indonesia hendak melakukan pembangunan dan pengoperasian pabrik semen di Kabupaten Rembang. Konflik Kendeng bermula ketika PT Semen Indonesia mendapatkan izin penambangan kapur di Pegunungan Kendeng. Warga sekitar menolak dan menduduki rencana lokasi tapak pabrik. dok. TEMPO
Konflik Agraria Periode Jokowi Lebih Buruk Dibandingkan Era SBY

Konflik agraria periode Jokowi sebanyak 2.939 kasus, 72 warga tewas. Di masa SBY ada 1.520 kasus, 70 tewas.


Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

17 menit lalu

Minyak Makan Merah. (Foto: Humas Kemenkop)
Ahli Gizi Unair Beberkan Kelebihan dan Kekurangan Minyak Makan Merah yang Diluncurkan Jokowi

Proses produksinya yang tidak melalui penyulingan atau bleaching tak berarti Minyak Makan Merah bebas dari dampak negatif.


Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

53 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) berjabat tangan dengan anggota partai saat tiba di lokasi acara konsolidasi Partai Golkar se-Sumbagsel di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 26 Januari 2024. Golkar menargetkan perolehan suara di atas 55 persen suara untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Sumbagsel.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Soal Jokowi Pimpin Koalisi Besar Pro-Prabowo, Ini Kata Airlangga Golkar

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (keempat kanan) dan sejumlah Dirut BUMN menekan serune peresmian pabrik pupuk di Dermaga 3 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat 10 Februari 2023. Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Pabrik Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (NPK) PT PIM yang berkapasitas produksi 500.000 ton per tahun. ANTARA FOTO/Rahmad
Subsidi Pupuk Naik 2 Kali Lipat Jadi 9,5 Juta Ton, Ini Arahan Jokowi

Presiden Jokowi minta program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

1 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

2 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?