Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pansus Pelindo II: Negara Rugi Rp 11 Triliun

image-gnews
Pansus Pelindo II dan mantan pegawai JICT menemui pimpinan DPR Fahri Hamzah untuk melaporkan penemuan terbaru terkait perpanjangan konsesi Pelindo II terhadap anak perusahaannya PT JICT dengan Perusahaan Hongkong Hutchinson Port Holdings. TEMPO/Destrianita Kusumatuti
Pansus Pelindo II dan mantan pegawai JICT menemui pimpinan DPR Fahri Hamzah untuk melaporkan penemuan terbaru terkait perpanjangan konsesi Pelindo II terhadap anak perusahaannya PT JICT dengan Perusahaan Hongkong Hutchinson Port Holdings. TEMPO/Destrianita Kusumatuti
Iklan

TEMPO.CO, JakartaTim Pansus Pelindo II yang diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka melapor ke pimpinan DPR Fahri Hamzah atas temuan baru Pansus Pelindo II tentang adanya kepemilikan saham PT Pelindo II di anak perusahaannya, PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT), atas PT Hutchinson Port Holdings (HPH) yang ternyata hanya 48,9 persen, bukan 51 persen seperti yang selama ini digembar-gemborkan di media. Dan hal itu juga menurut Rieke menimbulkan kerugian negara hingga Rp 11 triliun.

"Setelah mendapatkan suplai data dari Bahana Securities, di Pansus ada perhitungan yang berbeda. Perpanjangan kontrak antara HPH dan JICT memang berpotensi justru ada kerugian negara yang besar. Lebih dari 11 triliun," kata Rieke kepada Fahri Hamzah dalam forum terbuka di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis, 26 November 2015.

Dalam rapat forum terbuka yang juga disaksikan oleh media itu, Rieke Diah Pitaloka hadir bersama beberapa anggota Pansus Pelindo II di antaranya Masinton Pasaribu, Nurdin Tampubolon, Muhammad Nizar Zahro, I Putu Sudiartana, Muhammad Haikal, dan para mantan Serikat Pekerja PT JICT.

Salah satu mantan Pekerja JICT, Hermanto Usman, juga membenarkan adanya tindakan penyelewengan PT Pelindo II setelah perusahaan dipimpin RJ Lino. "Kami melihat ketika pelabuhan dipimpin oleh RJ Lino banyak terjadi penyimpangan, banyak yang diputarbalikkan. Banyak hal di pelabuhan ini dari dulu, dan kami merasakan bahwa JICT ini sudah perlu dikelola oleh bangsa sendiri. Banyak hal yang menyimpang," kata Hermanto.

Bahkan Hermanto mengungkapkan, banyak pegawai JICT yang diintimidasi oleh Dirut Pelindo II. Apabila tidak mau melakukan perintah seperti yang dikehendaki oleh Lino, mereka langsung dipecat. Karena itu, dalam rapat forum itu Pansus Pelindo II mengatakan akan melakukan sidak di JICT, anak perusahaan plat merah itu, sekaligus meminta Fahri Hamzah menandatangani surat rekomendasi untuk diserahkan kepada Presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pansus berharap Presiden menghentikan RJ Lino dari jabatannya selama proses penyelidikan Pelindo II berlangsung karena khawatir Lino terus mengintimidasi serikat pekerjanya seperti yang selama ini terjadi.

"Saya nanti dalam rapimnas akan menyampaikan pesan ini untuk memberhentikan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, yang terus melakukan intimidasi, supaya bisa dihentikan. Karena kalau rekomendasi dari pimpinan akan lebih kuat," kata Fahri.

Usai menggelar rapat, Rieke cs bersama mantan pekerja JICT langsung meninggalkan ruangan Fahri Hamzah menuju Tanjung Priok untuk menyidak PT JICT yang selama ini dalam rapat Pansus Pelindo II selalu mengatakan bahwa mereka diintimidasi oleh jajaran direksi untuk memberikan kesaksian di rapat Pansus.

DESTRIANITA K.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

16 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

20 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.