TEMPO.CO, Ternate - Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara pada 2015 bertambah 2,2 ribu orang dari tahun lalu sebanyak 84,64 ribu orang Kenaikan ini terjadi lantaran pengaruh kebutuhan ekonomi di Maluku Utara yang terus meningkat.
M. Habibullah, Kepala BPS Maluku Utara, mengatakan peningkatan penduduk miskin ini lebih banyak terjadi di pedesaan ketimbang perkotaan. Selama periode Maret-September 2014, penduduk miskin di pedesaan bertambah sekitar 3,2 ribu orang dari sebelumnya hanya 70,45 orang.
Sementara itu, di wilayah perkotaan, penduduk miskin berkurang sekitar 1.000 orang dari sebelumnya 12,19 orang. ”Secara statistik garis kemiskinan di Maluku Utara juga naik sebesar 6,89 persen,” kata Habibullah dalam laporannya yang diterima Tempo, Senin, 27 April 2015.
Peningkatan angka kemiskinan di Maluku Utara bisa menjadi masalah baru dalam proses pembangunan. Karena itu, pemerintah Maluku Utara harus mampu membuat inovasi baru yang mengarah pada pengentasan warga miskin. Program pembangunan, kata Habibullah, harus lebih diarahkan pada peningkatan ekonomi di pedesaan.
”Dari data statistik, garis kemiskinan di perkotaan 5,71 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 7,38 persen. Kondisi itu memperlihatkan angka kemiskinan lebih banyak di pedesaan,” ujar Habibullah.
Hasby Yusuf, pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, menilai peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi cerminan buruknya perencanaan pembangunan ekonomi di Maluku Utara. Kondisi itu juga memperlihatkan persebaran lapangan kerja yang tidak merata. Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota di Maluku Utara bahkan terlihat tak bersinergi dalam melakukan penuntasan masalah kemiskinan. ”Karena itu, perencanaan pembangunan ekonomi harus diarahkan pula pada penuntasan masalah kemiskinan. Apalagi persoalan itu dianggap bisa menimbulkan masalah sosial lain,” kata Hasby.
BUDHY NURGIANTO
