TEMPO.CO, Tasikmalaya - Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Tasikmalaya, Jawa Barat, menggelar aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak di gedung DPRD, Mapolresta, dan Balai Kota Tasikmalaya, Jumat siang, 21 November 2014. Saat menggelar demo di gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan R.E. Martadinata, mahasiswa sempat menyetop sebuah truk tangki milik PT Pertamina.
Pantauan di lapangan, truk tangki berhasil "dibajak" sebab saat itu lalu lintas agak tersendat karena rombongan mahasiswa baru saja tiba di depan gedung DPRD. Melihat truk tangki Pertamina, beberapa mahasiswa langsung menyerbu truk. Sekitar tujuh orang mahasiswa naik ke atas tangki.
"Kita minta waktu lima menit untuk menyampaikan aspirasi," kata korlap aksi, Agung Zulviana, di atas truk tangki.
Namun upaya ini mendapat perlawanan dari aparat kepolisian. Polisi yang berjaga meminta sopir melanjutkan perjalanan meski di atas truk masih ada aktivis. "Turun, tidak boleh," teriak Kepala Bagian Operasional Polres Tasikmalaya Kota Komisaris Indra Budi.
Anggota polisi yang tidak mengenakan seragam kemudian naik ke atas truk mendampingi sopir. Truk pun berhasil melaju, namun hanya beberapa meter truk berhenti. Aktivis yang berada di atas truk kemudian turun.
Di gedung DPRD, aktivis HMI tak lama berorasi. Mereka hanya berorasi meminta Presiden Jokowi mencabut kebijakannya dalam menaikkan harga BBM. Massa aksi kemudian menuju Polres Tasikmalaya Kota.
Sementara di Mapolres Tasikmalaya Kota, aktivis HMI meminta agar aparat menghentikan segala bentuk tindakan represif saat menghadapi pendemo. "Demo di beberapa daerah banyak (aktivis) yang masuk rumah sakit, padahal ini demi memperjuangkan rakyat. Tapi sambutan aparat berlebihan," teriak korlap aksi, Zulviana.
Aktivis HMI kemudian memberikan sejenis perjanjian kepada polisi agak tidak berbuat represif kepada pendemo.
Sementara aksi di Balai Kota Tasikmalaya, aktivis membacakan lima tuntutan. Yakni mendesak Jokowi mencabut kenaikan harga BBM karena tidak sesuai UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBNP, turunkan Jokowi-JK, berantas mafia migas yang menyengsarakan rakyat, tegakkan konstitusi dan stop liberalisasi migas dengan menghapus UU Nomor 22 Tahun 2001, serta mengutuk tindakan represivitas aparat dengan cara copot Kapolri Jenderal Sutarman.
CANDRA NUGRAHA
Berita Lain
Deklarasi KMP: Turunkan Jokowi, Ganti Prabowo
Alasan Jokowi Pakai Pesawat Ekonomi ke Wisuda Anak
Alasan Jokowi Pilih Prasetyo Jadi Jaksa Agung
Begini Jawaban Jokowi Atas Upaya Interpelasi DPR
