Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sofyan Djalil Wakili Sri Mulyani di Kantor Wapres  

image-gnews
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima kunjungan kehormatan Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani  di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/11/2011). TEMPO/Tony Hartawan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima kunjungan kehormatan Managing Director Bank Dunia Sri Mulyani di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/11/2011). TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara periode 2007-2009, Sofyan Djalil, mengatakan Sri Mulyani tak hadir dalam rapat di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 13 November 2008. Kata Sofyan, saat itu Sri Mulyani tak bisa hadir karena sedang berada di Amerika Serikat.

"Bu Ani enggak ada. Dia di Amerika," kata Sofyan kepada Tempo, Jumat, 2 Mei 2014.

Karena Sri Mulyani tak bisa hadir, Sofyan Djalil menggantikannya. "Saya sebagai wakil Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan sementara," katanya. (Baca: Bailout 6,7 T, Sri Mulyani: Saya Bisa Mati Berdiri)

Meski di notulen tercatat bahwa Menteri Keuangan hadir, kata Sofyan, Sri Mulyani tidak ada. "Itu yang dimaksud saya," katanya.

Setelah menggelar rapat pada siang itu, para peserta--termasuk Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia--melakukan telekonferensi dengan Sri Mulyani pada malamnya. "Di rapat itu, Pak Boed (Boediono) menyampaikan bahwa Bank Century kalah kliring," katanya.

Sebelum bersaksi dalam sidang kasus Century dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, Jumat, 2 Mei 2014, Sri Mulyani terus disorot ihwal peranannya. Terakhir, Sri Mulyani dicecar pertanyaan oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama tujuh jam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. (Baca: Sri Mulyani: Kualitas Data BI Sangat Mengecewakan)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satunya adalah ihwal kehadiran Sri Mulyani dalam rapat dengan Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden RI pada 13 November 2008. Dalam notulen rapat, "Menteri Keuangan" tercatat hadir. 

Sri Mulyani mengatakan, karena tak bisa hadir pada 13 November 2008, ia melakukan komunikasi jarak jauh dengan Boediono. Setelah itu, dia melapor kepada Presiden Yudhoyono bahwa kondisi perbankan nasional mengalami tekanan serius karena persoalan Bank Century. (Baca: Sri Mulyani Tak Ingin Krisis 1998 Terulang)

FEBRIANA FIRDAUS

Terpopuler
Ingin Ketemu Mega, SBY Harus Jawab Lima Pertanyaan 
Begini Hukum Islam Versi Brunei 
Panglima TNI Sidak Markas Kopassus, Ada Apa? 
Pria Australia Mengaku Lihat Puing MH370 di Bali  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

50 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.


Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

5 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per


Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

7 jam lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.


Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

20 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.


Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

20 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

21 jam lalu

Karyawan tengah menghitung uang pecahan 100 ribu rupiah di penukaran valuta asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Rupiah ditutup melemah mendekati level Rp16.000 hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.