TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melakukan kegaduhan politik di dalam Kabinet Kerja karena merilis penilaian kinerja menteri. “Yang bisa menilai menteri adalah presiden,” kata Ikrar saat dihubungi pada Rabu, 6 Januari 2016.
Ia melanjutkan, kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bukanlah melakukan evaluasi terhadap kinerja kementerian lain, melainkan hanya mengevaluasi kerja-kerja birokrasi di kementerian-kementerian yang ada.
Ikrar menilai, wajar saja jika nantinya ada beberapa menteri atau partai asal pemerintah bereaksi terhadap hal ini karena memang setidaknya ada tiga menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan rapor rendah. “Menterinya PKB nilainya rendah, wajar Muhaimin mencak-mencak,” ujarnya.
Yuddy dianggap bermanuver menjelang perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo. Belakangan memang tersiar kabar Presiden Jokowi bakal merombak menteri-menterinya yang berkinerja rendah. Apalagi status Yuddy yang juga berasal dari partai politik, bukan dari profesional.
Ikrar menuturkan, menurut dia, Presiden Jokowi pasti memiliki catatan tersendiri mengenai kinerja para menterinya dan catatan itulah yang akan menjadi dasar bagi Presiden melakukan reshuffle.
Catatan itu menurut pandangan Ikrar berisi tentang program-program apa saja yang belum jalan, apa hambatannya, dan apa sebenarnya yang bisa lebih cepat dikerjakan. “Atas dasar itu (catatan), menteri yang enggak bagus akan diganti.”
DIKO OKTARA
