Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Duit Sertifikasi Halal MUI Tak Bisa Diaudit

Editor

Heru Triyono

image-gnews
Ketua MUI KH. Maruf Amin (tengah) didampingi Anggota Tim Auditor LPPOM MUI Lukman Hakim (kanan) dan Sekretaris MUI Drs. H.M Ichwan Sam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ketua MUI KH. Maruf Amin (tengah) didampingi Anggota Tim Auditor LPPOM MUI Lukman Hakim (kanan) dan Sekretaris MUI Drs. H.M Ichwan Sam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin mengatakan pemasukan yang didapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak bisa dipertanggungjawabkan. Alasannya, MUI tidak berada di bawah satuan kerja pemerintah. "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat tak bisa mengaudit MUI," kata Jasin di Kompleks Parlemen, Senayan, 5 Maret 2014.

Menurut dia, audit sebenarnya bisa dilakukan lewat kantor akuntan publik. "Tapi itu kalau MUI yang minta," ujarnya. Namun, kata dia, biasanya audit itu hasilnya bisa dipesan. "Hanya untuk pencitraan saja," katanya. Ke depannya, ia berharap pemasukan dari sertifikasi halal bisa diperiksa BPK atau Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. (baca: MUI Diduga Monopoli Label Halal)

Jasin mengatakan duit sertifikasi laiknya diurus negara. Pemasukan sertifikasi halal juga harusnya masuk penerimaan negara bukan pajak. Jadi, otoritas sertifikasi halal wajib diaudit secara berkala. "MUI hanya melakukan sesekali audit. Itupun kalau dibutuhkan," ujarnya. Yang bisa masuk mengaudit MUI sekarang, kata dia, hanyalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (baca:Pemerintah Akan Atur Rinci Biaya Sertifikasi Halal)

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat tertutup tentang rancangan undang-undang produk berlabel halal, Kamis, 27 Februari 2014. Menurut anggota Komisi Agama, Hasrul Azwar, rapat tertutup tersebut untuk menyamakan persepsi tentang lembaga khusus yang menangani produk halal. (baca:DPR Sepakat Sertifikat Halal Dikelola Pemerintah)

Scroll Untuk Melanjutkan

Hasrul mengatakan fraksi-fraksi di komisinya masih terbelah pandangannya. Sebagian fraksi menginginkan lembaga tersebut melekat dengan pemerintahan, sebagian lagi ingin lembaga itu dibuat secara independen. "Di sisi lain, kami semua mempertimbangkan keinginan Majelis Ulama Indonesia yang menginginkan lembaga itu melekat pada mereka," ujarnya.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita terkait
MUI dan Konflik Kepentingan di Australia 
Kata Ketua MUI Soal Biaya Perjalanan ke Australia
DPR: MUI Tak Bisa Monopoli Sertifikasi Halal  

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Begini Cara Mendapatkan Sertifikat Halal dan Prakiraan Biayanya

6 Juli 2023

Pelaku usahaindustri kecil dan menengah menerima Sertifikat Halal di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 20 September 2017. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 27 kabupaten dan kota guna mendorong kesadaran mereka akan pentingnya sertifikasi dan standardisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). ANTARA FOTO/Agus Bebeng
Begini Cara Mendapatkan Sertifikat Halal dan Prakiraan Biayanya

Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal seperti yang diperoleh Mie Gacoan belum lama ini?


DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja jadi UU, Airlangga: Memberi Kepastian Hukum dan Menggerakkan UMKM

21 Maret 2023

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan bersama Presiden Jokowi dan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 21 Desember 2022. Airlangga menyebut dirinya sudah melaporkan ke presiden mengenai kesiapan Indonesia untuk menghentikan PPKM. TEMPO/Subekti.
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja jadi UU, Airlangga: Memberi Kepastian Hukum dan Menggerakkan UMKM

Airlangga Hartarto mengklaim pengesahan Perpu Cipta Kerja sebagai Undang-undang dapat memberikan kepastian hukum di tengah krisis perekonomian dunia.


Minta Seluruh Kantin Madrasah Tersertifikasi Halal, Kemenag Bakal Pantau Berkala

22 Februari 2023

Logo Halal terbaru oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Minta Seluruh Kantin Madrasah Tersertifikasi Halal, Kemenag Bakal Pantau Berkala

Instruksi tersebut menjadi upaya Kemenag untuk merealisasikan target 10 juta produk bersertifikat halal pada 2024.


Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

2 Februari 2023

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

Sosialisasi itu akan mengangkat tema seputar peran organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan dan kondusivitas bangsa.


34 Tahun LPPOM MUI Berperan Dalam Ekosistem Halal Indonesia

17 Januari 2023

34 Tahun LPPOM MUI Berperan Dalam Ekosistem Halal Indonesia

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah genap berusia 34 tahun berkecimpung dalam dunia sertifikasi halal.


Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal di 2024

9 Januari 2023

Ilustrasi halal. Shutterstock
Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal di 2024

Ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring berakhirnya penahapan pertama pada 17 Oktober 2024. Apa saja?


Mulai Hari Ini Satu Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, Berikut Syaratnya

2 Januari 2023

Logo Halal terbaru oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Mulai Hari Ini Satu Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, Berikut Syaratnya

BPJPH membuka satu juta kuota untuk program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada awal tahun 2023.


Ulama MUI Kabupaten Bogor Tampilkan Islam Moderat, Jabar: Enggak Mungkin Radikal

18 Desember 2022

Istighatsah yang digelar oleh MUI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 17 September 2022. (FOTO ANTARA/HO-MUI Kabupaten Bogor)
Ulama MUI Kabupaten Bogor Tampilkan Islam Moderat, Jabar: Enggak Mungkin Radikal

MUI Kabupaten Bogor konsisten menjalankan program Pendidikan Kader Ulama.


Anggota DPRD Sebut Anies Baswedan Istimewakan MUI DKI & Tudingan Mark Up Cat Jalur Sepeda Era Anies Jadi Top 3 Metro

21 November 2022

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Munahar Muchtar di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Minggu, 22 Mei 2022. TEMPO/Lani Diana
Anggota DPRD Sebut Anies Baswedan Istimewakan MUI DKI & Tudingan Mark Up Cat Jalur Sepeda Era Anies Jadi Top 3 Metro

Berita seputar protes anggota DPRD DKI terhadap besarnya dana hibah Majelis Ulama Indonesia atau MUI DKI Jakarta jadi pemuncak Top 3 Metro.


Gubernur BI Beberkan 3 Hal Istimewa dari Indonesia Sharia Economic Festival 2022

6 Oktober 2022

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat melakukan sambutan dalam gelaran Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9 tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta Covention Center (JCC) pada Kamis, 6 Oktober 2022. TEMPO/ Khory Alfarizi
Gubernur BI Beberkan 3 Hal Istimewa dari Indonesia Sharia Economic Festival 2022

Pameran yang menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah (Eksyar) itu digelar pada 5-9 Oktober 2022 oleh BI.