TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Agama Mochammad Jasin mengatakan pemasukan yang didapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak bisa dipertanggungjawabkan. Alasannya, MUI tidak berada di bawah satuan kerja pemerintah. "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat tak bisa mengaudit MUI," kata Jasin di Kompleks Parlemen, Senayan, 5 Maret 2014.
Menurut dia, audit sebenarnya bisa dilakukan lewat kantor akuntan publik. "Tapi itu kalau MUI yang minta," ujarnya. Namun, kata dia, biasanya audit itu hasilnya bisa dipesan. "Hanya untuk pencitraan saja," katanya. Ke depannya, ia berharap pemasukan dari sertifikasi halal bisa diperiksa BPK atau Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. (baca: MUI Diduga Monopoli Label Halal)
Jasin mengatakan duit sertifikasi laiknya diurus negara. Pemasukan sertifikasi halal juga harusnya masuk penerimaan negara bukan pajak. Jadi, otoritas sertifikasi halal wajib diaudit secara berkala. "MUI hanya melakukan sesekali audit. Itupun kalau dibutuhkan," ujarnya. Yang bisa masuk mengaudit MUI sekarang, kata dia, hanyalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (baca:Pemerintah Akan Atur Rinci Biaya Sertifikasi Halal)
Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat tertutup tentang rancangan undang-undang produk berlabel halal, Kamis, 27 Februari 2014. Menurut anggota Komisi Agama, Hasrul Azwar, rapat tertutup tersebut untuk menyamakan persepsi tentang lembaga khusus yang menangani produk halal. (baca:DPR Sepakat Sertifikat Halal Dikelola Pemerintah)
Hasrul mengatakan fraksi-fraksi di komisinya masih terbelah pandangannya. Sebagian fraksi menginginkan lembaga tersebut melekat dengan pemerintahan, sebagian lagi ingin lembaga itu dibuat secara independen. "Di sisi lain, kami semua mempertimbangkan keinginan Majelis Ulama Indonesia yang menginginkan lembaga itu melekat pada mereka," ujarnya.
MUHAMMAD MUHYIDDIN
Berita terkait
MUI dan Konflik Kepentingan di Australia
Kata Ketua MUI Soal Biaya Perjalanan ke Australia
DPR: MUI Tak Bisa Monopoli Sertifikasi Halal
