Jumat, 14 Desember 2018

Dibalik Penolakan Megawati Menghadiri Pelantikan SBY

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Langkah Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie membujuk Presiden Megawati Soekanoputri agar menghadiri pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada 20 Oktober 2004, terantuk batu. Sampai Senin (18/10) ini, sikap Megawati tetap kukuh, tidak akan hadir dalam acara yang digelar di Gedung MPR/DPR itu. Kubu PDI Perjuangan terus berargumentasi bahwa tidak ada aturan konstitusional yang mewajibkan presiden sebelumnya menghadiri pelantikan presiden yang baru. Lagi pula, kata Ketua DPP PDIP Roy BB Janis, pada hari TNI 5 Oktober lalu Megawati sudah memberikan ucapan selamat secara formal kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apakah argumentasi legal formal itu bisa diterima ? Dalam kultur politik Indonesia, apa yang tersurat belum tentu mencerminkan yang tersirat. Secara formal Megawati memang sudah mengakui kekalahannya. Hal itu terlihat dari pidatonya pada HUT TNI di Halim Perdana Kusuma dan penerimaannya terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil pemilihan presiden putaran kedua. Lantas apa alasan yang tersirat dibalik sikap Megawati yang menolak hadir di acara pelantikan Yudhoyono sebagai presiden RI ke 6 ? Untuk mengetahui soal itu, sumber Tempo pekan lalu mendengar kegundahan Megawati di kediamannya yang asri di Kebagusan, Jakarta Selatan. Ibunda Puan Maharani ini bercerita soal rapat menteri sekitar Januari-Februari 2004 lalu di Istana, yang dipimpinnya. Hadir dalam rapat yang membahas jadwal kampanye pemilu adalah Wakil Presiden Hamzah Haz, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra. Di awal rapat, Mega menjelaskan posisi dirinya sebagai Ketua Umum PDIP yang diusulkan menjadi calon presiden mendatang. Untuk itu dia bertanya ke pejabat yang hadir yang kabarnya diusulkan partainya masing-masing menjadi calon presiden atau wakil presiden. Hamzah Haz menjawab dirinya dicalonkan partainya, jadi nantinya akan ikut kampanye. Yusril menjawab sebaliknya, bahwa Partai Bulan Bintang tidak mencalonkannya. Kini, giliran Mega bertanya ke SBY. Setahu saya dan saya mendengar, kata Mega, Pak Susilo dicalonkan sebagai presiden oleh partai baru, Partai Demokrat. Apa benar ? "Pak Susilo kaget, terkejut dan memerah wajahnya dan menjawab tidak benar," ujar Megawati kepada sumber Tempo dan dua orang lainnya yang hadir di ruang makan rumahnya di Kebagusan, pekan lalu. Megawati masih ingat jawaban SBY: "Tidak Bu. Itu rekaan rekan wartawan. Itu bisa-bisanya wartawan saja. Yang jelas saya tidak akan berkampanye," ujar Menko Polkam Susilo Yudhoyono. Presiden Megawati yang dipanggil Ibu oleh SBY, lantas berkata, "Oh ya sudah kalau begitu, sudah clear, Bapak-bapak sudah tahu semua jadinya." Menurut Megawati, dia beruntung jawaban Susilo itu disampaikan dalam sebuah rapat sehingga ada saksi yang mendengarkan. Mereka bisa mempertanyakan bagaimana sikap SBY seperti itu. "Padahal dia seorang militer yang seharusnya tunduk pada komandan. Akhirnya saya mempertanyakan kredibilitasnya," kata Megawati sambil menghela nafas. Kepada sumber Tempo yang tidak bersedia disebut namanya, Mega mengaku dibujuk-bujuk Taufik Kiemas untuk mengucapkan selamat kepada Susilo. "Lho gimana itu. Harusnya dia datang ke saya untuk minta maaf karena sudah berbuat seperti itu," ujarnya. Menurut Mega, jika yang menang dalam pemilu presiden adalah Amien Rais atau Wiranto, dia akan ikhlas dan legowo. "Saya akan datangi beliau dan ucapkan selamat. Tapi saya kalah dengan orang yang selama ini ikut saya, gimana ini ...." Sumber Tempo menyela apa orang itu bisa dikategorikan Brutus ? "Mboh lah. Saya pertanyakan kredibilitasnya sebagai seorang perwira," jawabnya tegas. Sikap Megawati untuk tidak hadir pada pelantikan presiden terpilih SBY disampaikan juga pada rapat DPP PDIP di kantor Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (16/10) petang. "Ibu Megawati menyatakan bahwa tanggal 20 Oktober mendatang adalah acara pelantikan presiden terpilih, bukan acara serah terima jabatan," ujar Roy Janis usai rapat. Partai, ujarnya, sebenarnya menghendaki kehadiran Megawati di acara pelantikan Yudhoyono. "Partai sudah beri masukan tapi ini bukan urusan partai, ini urusan presiden, jadi berpulang pada yang bersangkutan," katanya.Sumber Tempo lainnya yang menolak disebut namanya, yang juga hadir pada acara di ruang makan rumah Megawati di Kebagusan, pekan lalu, juga membenarkan kegundahan presiden. "Ibu Mega memang kecewa, kok Pak Bambang (SBY) tidak jujur," ujar sumber Tempo, yang tokoh masyarakat etnis tertentu ini. Menurutnya, memang Megawati kala itu mengungkapkan kembali jalannya rapat menteri di Istana yang dihadiri Hamzah Haz, Susilo Yudhoyono dan Yusril Ihza. Agus Haz, putera Wakil Presiden Hamzah Haz, mengaku mendengar soal kekecewaan yang amat sangat dari Megawati kepada SBY. "Saya mendengar dari orang-orang dalam (maksudnya Istana, red)," ujarnya kepada Tempo, Senin (18/10) pagi. Laode M Kamaludin, sekretaris Wakil Presiden Hamzah Haz, menjelaskan Hamzah akan hadir pada acara pelantikan Yudhoyono, 20 Oktober di Gedung MPR/DPR. Bahkan Selasa (19/10) ini, Hamzah mengundang Jusuf Kalla ke Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan. "Langkah ini untuk membangun citra atau tradisi baru pergantian kepemimpinan nasional," katanya. Juru bicara Yudhoyono, Andi Malarangeng mengaku tidak mengetahui soal rapat menteri terbatas yang dihadiri Hamzah, Yusril dan Yudhoyono. "Saya tidak hadir di situ, jadi saya tidak mau berkomentar," katanya. Menurutnya, keputusan hadir atau tidaknya Megawati dalam pelantikan presiden 20 Oktober, tergantung pada dirinya. Pihaknya akan menghormati sikap Megawati. "Namun alangkah cantiknya jika usai berkompetisi pemimpin bangsa bersatu kembali. Kemenangan dalam pemilu kemarin adalah kemenangan bagi semuanya," ujarnya. Untung Widyanto -- Tempo

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sayap OPM Kelompok Egianus Kogoya Meneror Pekerjaan Trans Papua

    Salah satu sayap OPM yang dipimpin oleh Egianus Kogoya menyerang proyek Trans Papua yang menjadi program unggulan Jokowi.