TEMPO Interaktif, Jakarta:Polisi akan memperluas penyidikan kasus Munir, aktivis hak asasi manusia, yang terbunuh dalam pesawat Garuda rute Jakarta-Amsterdam. Menurut Hendardi, Ketua Majelis Anggota Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), penyidikan tidak lagi terfokus pada keterlibatan Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda. Pollycarpus sempat divonis bersalah dalam kasus Munir. Tapi, Mahkamah Agung menyatakan Pollycarpus tidak terbukti terlibat dalam kasus Munir, dan hanya terbukti memalsukan surat tugas. ”Dengan begini bisa saja ada tersangka baru,” ujar Hendardi seusai bertemu Kepala Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Bambang Hendarso, Jumat (9/3).Hendardi datang bersama Suciwati, istri Munir, memenuhi undangan Kepala Badan Reserse untuk mengutarakan perkembangan penyidikan kasus pembunuhan tersebut. ”Pertemuan ini untuk menguatkan berkas yang sudah ada,” ujarnya.Hendardi tak bisa berkomentar banyak perihal perkembangan kasus Munir karena masih dalam penyidikan polisi. “Ini persoalan metode saja,” ujarnya. Hendardi optimistis penyidikan kasus Munir bisa tuntas. "Sepertinya penyidikan ini lebih berkembang," ujarnya.Yophiandi
Berita terkait
Istri Munir Pesimistis Komnas HAM Bisa Selidiki Kasus Kematian Suaminya
35 hari lalu
Suciwati mengatakan Komnas HAM hanya memeriksa 3 saksi dalam waktu satu tahun tiga bulan dalam penyelidikan kembali kematian Munir.
Baca SelengkapnyaDidesak Tetapkan Kasus Munir Jadi Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Tunggu Penyelidikan
36 hari lalu
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) mendesak Komnas HAM menetapkan kasus pembunuhan Munir Said Thalib sebagai pelanggaran HAM berat
Baca SelengkapnyaKasum Desak Komnas HAM Segera Tetapkan Kasus Kematian Munir Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia
43 hari lalu
Komisi Aksi Solidaritas untuk Munir desak Komnas HAM segera tuntaskan kasus pembunuhan Munir Said Salib pada 7 September 2004.
Baca SelengkapnyaKelompok Sipil Tagih Komnas HAM soal Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir
27 Desember 2023
Komnas HAM didesak menetapkan kasus pembunuhan Munir jadi pelanggaran HAM berat.
Baca Selengkapnya7 Tahun Jokowi Usut Kasus Pembunuhan Munir Malah Dokumen TPF Hilang, Suciwati: Presiden Joko Widodo Pembohong
13 Oktober 2023
Hari ini, 13 Oktober, 7 tahun lalu Presiden Jokowi minta Jaksa Agung usut kasus pembunuhan Munir. Malah dokumen TPF Munir hilang. Begini kata Suciwati
Baca SelengkapnyaKASUM Desak Presiden Jokowi Buka Laporan TPF Munir ke Publik
8 September 2023
KASUM mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera membuka dokumen laporan Tim Pencari Fakta atau TPF Munir.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Targetkan Penyelidikan Kasus Munir Rampung Tahun Ini
12 Mei 2023
Komnas HAM mengatakan tim ad hoc penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat Munir saat ini masih bekerja.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Sebut Perkembangan Tim Adhoc Munir Baru Selesai di Internal
28 Desember 2022
Komnas HAM mengatakan perkembangan pembentukan ulang tim ad hoc kasus Munir saat ini baru rampung di internal.
Baca SelengkapnyaTak Bisa Umumkan Hasil Penyelidikan, Eks TPF Munir Sebut Terbelenggu Keppres Era SBY
27 Desember 2022
Eks anggota TPF Munir, Usman Hamid, menyebut tidak bisa membuka isi laporan terbentur Keppres No. 111 Tahun 2004 yang dikeluarkan era Presiden SBY
Baca SelengkapnyaKASUM Masih Mendiskusikan Nama untuk Diajukan ke Tim Ad hoc Kasus Munir
24 Desember 2022
Komite Aksi Untuk Munir (KASUM) masih mendiskusikan nama untuk diajukan ke tim ad hoc Komnas HAM menyelidiki kasus Munir.
Baca Selengkapnya
