TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik tengah membangun kerjasama regional mencegah penyeludupan dan perdagangan manusia. Kerjasama itu berupa kebijakan pengembalian imigran gelap berikut mekanismenya. Serta aspek kriminalisasi dari imigran dan pedagang manusia. Termasuk juga aspek penegakan hukumnya. Direktur Organisasi Internasional Non PBB dan Pemerintah di Departemen Luar Negeri, Prianti Gagarin Singgih Djatmiko, mengungkapkan hal ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/4) siang. Menteri Luar Negeri Hassan Wirajudha, kata Prianti, yang akan mewakili Indonesia dalam membahas isu sentral itu dalam Konferensi Regional Tingkat Menteri ke dua mengenai Perdagangan dan Penyelundupan Manusia serta Kejahatan Transional Terkait di Nusa Dua, Bali pada 28 sampai 30 April 2003 mendatang. Dalam kesempatan itu, pemerintah akan mengangkat dua isu utama. Pertama soal kebijakan dan kerangka kerja, serta upaya penegakan hukumnya. Menlu juga akan mengajukan proposal mengenai kerja sama bidang intelijen dan laboratorium dokumen di tingkat kawasan. Laboratorium dokumentasi ini kelak akan membuktikan keaslian dokumen imigran. Dua bentuk kerja sama ini efektif untuk mengurangi masuknya imigran gelap dan pedagang manusia. Buktinya sejak kerja sama dimulai tahun lalu, jumlah imigran gelap menurun drastis. Tercatat empat tahun lalu, sekitar 3000 orang, sementara tahun ini hanya berkisar 482 orang saja. (Sri Wahyuni Tempo News Room)