TEMPO.CO, Denpasar -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti warga yang mendapat sertifikat tanah dari pemerintah tidak buru-buru diagunkan ke bank. Kalaupun terpaksa digadaikan, masyarakat harus memanfaatkan betul uang hasil pinjaman itu.

"Hati-hati kalau ingin agunkan ke bank. Kalkukasi dulu bunga dan pokoknya, bisa nyicil enggak? Kalau enggak bisa, jangan dipaksakan," kata Jokowi saat acara penyerahan sertifikat tanah di Lapangan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Bali, Jumat, 4 Agustus 2017.

Baca: Oesman Sampaikan Alasan Hanura Dukung Jokowi dalam Pilpres 2019

Jokowi mengatakan sertifikat yang diberikan adalah tanda bukti hak atas kepemilikan tanah. Sertifikat ini bisa menjadi agunan untuk mendapat modal usaha di bank. Namun masyarakat harus benar-benar mengkalkulasi kemampuan sebelum meminjam. Sebab, bila tidak mampu melunasi, sertifikat akan disita bank. "Hati-hati yang namanya pinjam ke bank itu harus mengangsur. Hati-hati jangan sampai sertifikatnya disita oleh bank," ujar Jokowi.

Bila sudah mendapat pinjaman, Jokowi berpesan agar uang pinjman digunakan untuk hal-hal produktif bukan untuk kegiatan konsumtif seperti membeli mobil atau motor. Boleh saja membeli kendaraan, asalkan uang yang digunakan berasal dari keuntungan, bukan dari pinjaman.

Baca: Dukung Jokowi Maju Pilpres 2019, Hanura Siap Kawal Pemerintahan

"Apalagi kalau untuk adu ayam, itu enggak boleh, lebih ngeri lagi. Jadi hati-hati betul, karena kita sudah usahakan saudara-saudara mendapatkan sertifikat ini," kata Jokowi.

Dalam acara tersebut, ada 5.903 sertifikat yang diserahkan pada warga Bali. Merekan berasal dari berbagai kabupaten yang ada di Bali. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofjan Djalil, mengatakan pada 2017 ini, akan ada 200 sertifikat yang akan dibagikan pada warga Bali. "Dan pada 2019, targetnya tidak ada sejengkal tanah pun di Bali yang tidak bersertifikat," kata Sofjan.

Di Indonesia, ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Di sisi lain yang diberikan baru 46 juta bidang lahan. Jokowi mengatakan, pemerintah menargetkan sertifikasi pada 2017 mencapai 5 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Pada 2018 target sertifikasi meningkat yakni 7 juta bidang tanah, dan pada 2019, ada target 9 juta bidang tanah yang tersertifikasi.
"Saya yakin Menteri Sofyan ini kerja siang malam, bekerja untuk segera beri sertifikat kepada pemilik," kata Jokowi.

AMIRULLAH SUHADA