TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagikan lebih dari 130 paket bingkisan (parsel) Lebaran kepada para karyawan, seperti supir, petugas kebersihan, dan satuan pengamanan di lingkungan kantor KPK. Bingkisan itu menghabiskan dana sebesar Rp 32,3 juta. Dana itu berasal dari iuran pejabat KPK, dari pimpinan, deputi, direktur dan beberapa pejabat fungsional.Paket bingkisan itu berisi bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, kopi, minyak goreng, susu, kue kering, dan mentega. "Ada juga yang menyumbangkan sarung," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Waluyo di kantornya, Jakarta, Rabu (18/10). Di dalam bingkisan juga diselipkan uang senilai Rp 100 ribuWaluyo menjelaskan, pemberian bingkisan ini untuk menepis kesalahpahaman bahwa KPK melarang membeli atau memberikan pasel. "Seolah-olah KPK melarang menjual," ujarnya. Padahal, yang dilarang KPK adalah memberikan bingkisan kepada atasan, pejabat, perusahaan rekanan, dan kontraktor.Hampir bersamaan dengan pemberian parsel itu, salah seorang hakim konstitusi, H.A.S Natabaya melaporkan penerimaan parsel. Natabaya datang dengan membawa parsel yang berisi tiga buah buku, cokelat, dan minuman ringan. "Setelah diverifikasi nantinya parsel itu akan dikembalikan kepada Natabaya," kata Waluyo. Selain Natabaya, ada beberapa pejabat yang juga telah melaporkan penerimaan parsel, salah satunya adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution.Berdasarkan data KPK, laporan penerimaan gratifikasi sejak 2004 selalu meningkat. Pada 2004, KPK hanya menerima satu laporan gratifikasi. Pada 2005 menjadi 45 laporan, dan pada 2006 (hingga September) KPK sudah menerima 120 laporan. KPK menyambut baik kesadaran penyelenggara pejabat negara untuk melaporkan gratifikasi.Waluyo menjelaskan, dari semua gratifikasi yang dilaporkan, sebagian disita menjadi milik negara. Sementara sebagian besar lainnya dikembalikan kepada si penerima. "Setelah diverifikasi, kalau tidak menyangkut jabatan akan dikembalikan," ujarnya. Tito Sianipar