TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan agar militer berhenti bermain dalam politik praktis dan menghormati hukum dan hak asasi manusia agar iklim demokrasi berkembang. Presiden mengakui, sebelum 1998, militer terlalu jauh keluar dari peran dan fungsi pokok. "Tentu, ada peran-peran yang tidak tepat dan terlalu jauh yang telah dijalankan militer yang ditandai reformasi 1998," ujarnya dalam pidato pembukaan sepanjang 1 jam 45 menit rapat pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (20/9). "Tapi saya tidak rela TNI dianggap gelap semua di masa lalu, banyak jasa TNI pada negara." Untuk modernisasi dan pembangunan kekuatan TNI, Presiden menekankan agar pembangunan kekuatan TNI diarahkan kepada tugas operasi militer non perang. Ini dikarenakan kecil kemungkinan terjadi perang dalam 5-10 tahun mendatang. Di samping itu, banyaknya bencana alam lebih membutuhkan tenaga TNI. "Tapi tetap disisakan untuk strategi pertahanan. Saya tidak ingin pertahanan kita tidak siap. Biar tidak dikadalin negara lain," tegasnya. Sebab itu, Presiden meminta, TNI terus memahami perkembangan strategi, doktrin, teknologi persenjataan dan kebijakan militer dunia. "Jangan terlena." Sebab itu, Presiden meminta Menteri Perekonomian dan Kepala Bappenas mengalokasikan dana bagi program penelitian dan pengembangan di tingkat nasional. "Jangan melupakan ini. Perang sekarang, dalam dua hari belum tentu masih ada jalan dan logistik. Alat perang disapu dalam minggu pertama." Namun begitu, Presiden menegaskan, Indonesia tidak ingin mengembangkan politik keamanan yang ekspansif,agresif dan ingin menguasai dunia dengan mengembangkan militer besar-besaran. Misalnya menambah kekuatan TNI menjadi 5 divisi, menambah F16 menjadi 3 skuadron atau menambah armada menjadi 4 buah. "Lagipula kita tidak mampu. Duit dari mana." Militer Indonesia, ujarnya, hanya perlu menambah kekuatan esensial minimal untuk menopang tugas pokok yaitu menjaga pertahanan kedaulatan wilayah Indonesia. Itupun, jelas Presiden, dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan ekonomi dan keuangan bangsa. "Tidak boleh habis-habisan untuk pertahanan, harus pas perimbangan dan porsinya." Presiden sengaja mengajak Menteri Koordinator EKonomi Boediono ke rapim TNI untuk menjelaskan kemampuan dan kapasitas ekonomi Indonesia. "Agar TNI tau kemampuan anggaran guna mengembangkan persenjataan" Presiden dalam kesempatan itu menekankan bahwa keputusan perang merupakan wewenang Presiden atas persetujuan DPR. "Tidak boleh kepala staf angkatan berkumpul-kumpul di rumah panglima."Karena, ujarnya, jika keputusan perang disalahkan maka pemimpin politik yaitu Presiden dan DPR yang akan disalahkan. "Kecuali kalau pasukan kalah terus dan banyak melakukan pelanggaran HAM, baru pemimpin militer yg dsalahkan." Dalam kesempatan terpisah, Presiden melalui juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal mengaku prihatin dengan kudeta militer atas Perdana Menteri Thailand Thaksin Sinawatra. "Penegakan demokrasi sangat penting dalam komunitas ASEAN yang kita junjung bersama,"ujarnya di sela-sela acara akad nikah putra pasangan Rahmawati Soekarnoputri-Dicky Soeprapto dengan pasangan Johnny Edi Warokka-Sri Rohani Wijayati di Cilandak. Indonesia mengaku terus memantau dari dekat perkembangan di Thailand baik melalui rekan di ASEAN maupun kedubes Indonesia di Bangkok. "Pemerintah berharap krisis poltik dapat diselesaikan dengan cara damai dan demokratis" Badriah, Tempo