TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan rencana perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Menurut dia, wacana itu menguat meski Istana Kepresidenan membantah.

"Itu sepenuhnya merupakan hak istimewa Presiden Jokowi. Kalau dia berkehendak, meski dilarang semua orang, akan tetap bisa dilaksanakan," kata Priyo di kantor Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2017.

Priyo menambahkan, partainya juga telah menyiapkan sejumlah kader sejak reshuffle kabinet sebelumnya. "Cuma kadang kami berpikir partai sebesar Golkar dikasih satu itu untung juga. Partai sebesar Golkar dikasih satu, ya enggak apa-apa," ujarnya.

Sejumlah menteri diprediksi bakal lengser dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo kembali merombak Kabinet Kerja. Setidaknya ada empat menteri dan pejabat setingkat menteri yang dikabarkan terancam diganti.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Perekonomian PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan ada beberapa menteri yang kinerjanya kurang bagus. Beberapa di antaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kesatuan Bangsa Daniel Johan memprediksi perombakan jilid 3 akan dilakukan setelah pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari nanti. Alasannya, untuk menghindari gejolak politik.

Priyo juga memprediksi perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, perombakan kabinet sudah diwacanakan terlebih dahulu melalui media massa. "Pengalaman saya melihat, tidak mungkin reshuffle tanpa berita dari media massa sebelumnya," katanya.

ARKHELAUS W.

Baca juga:
Bersaksi di Sidang Ahok, Novel Beberkan Bukti Memberatkan
Reaksi Beberapa Partai tentang Kabar Reshuffle Kabinet Jilid 3