Kalla: Keluarga Bakrie Harus Berada di Depan

Reporter

Editor

Selasa, 20 Juni 2006 14:54 WIB

TEMPO Interaktif, Sidoarjo:Wakil Presiden M. Jusuf Kalla meminta keluarga Barie sebagai salah satu pemilik PT Lapindo Brantas bisa berada di garda depan untuk segera mengatasi musibah luapan lumpur panas yang diakibatkan oleh pengeboran perusahaan tersebut di Porong, Sidoarjo, Jatim.“Keluarga Bakrie harus berada di depan. Lapindo adalah perusahaan nasional dan harus memberikan contoh juga bagi perusahaan lainnya,” kata Kalla ketika melakukan dialog dengan para pengungsi luapan lumpur Lapindo di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, hari ini.Selain Kalla, acara tersebut juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Meneg BUMN Soegiarto, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo serta beberapa pejabat setempat. Pihak Lapindo sendiri diwakili salah satu pemegang saham, Nirwan Bakrie, didampingi oleh Pimpinan Lapindo, Ari Sabtari Hudaya, serta General Manager Lapindo, Imam Agustino.Dalam dialog tersebut, Kalla juga meminta pihak lapindo untuk memperhatikan dan bertanggung jawab secara keseluruhan dari dampak yang diakibatkan dari luapan lumpur tersebut. “Masyarakat tidak boleh susah dan berkurang satu sen pun pendapatannya,” ujarnya.Untuk itu Kalla minta kepada pihak Lapindo bisa mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan oleh luapan lumpur tersebut. Kerugian yang dimaksud, menurutnya, termasuk kerugian materi dan juga kerugian nonmateri. Sekolah, tempat peribadatan, rumah serta areal persawahan yang rusak harus segera diganti. Tidak hanya itu, jalan tol serta jalanan desa menuju ke lokasi juga harus diperbaiki.Rohman Taufiq/Adi Mawardi

Berita terkait

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

17 jam lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

2 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

6 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

8 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

10 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan

25 hari lalu

BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan

Pusat Riset Elektronika BRIN mengembangkan beberapa produk biosensor untuk mendeteksi virus dan pencemaran lingkungan.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

26 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

27 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

27 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya