Banjir Lumpur Berpotensi Memicu Konflik Horizontal

Reporter

Editor

Kamis, 15 Juni 2006 11:12 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Syafruddin Ngulma, Direktur Peduli Indonesia, menilai tanggul darurat yang dibuat untuk melindungi jalan tol Gempol-Surabaya berpotensi memicu konflik horizontal warga antardesa.Menurut Syafruddin, tanggul penahan lumpur di pinggir jalan tol tersebut semakin membuat lumpur panas terkonsentrasi di Kelurahan Siring dan Kelurahan Jatirejo. "Sementara bagi warga desa-desa di seberang jalan (bagian utara jalan tol) keberadaan tanggul itu menjadi sangat penting untuk melindungi desa mereka," ujarnya."Jika lumpur panas semakin tinggi dan warga Kelurahan Siring dan sekitarnya nekat membongkar tanggul, pasti mereka akan konflik dengan warga desa-desa di seberang jalan tol," kata Syafruddin.Gejala konflik antardesa akibat dampak lumpur itu terlihat hari Sabtu dan Minggu lalu. Warga Siring membongkar tanggul yang dibuat PT Lapindo Brantas di kilometer 38 jalan tol Gempol-Surabaya karena lumpur panas meluber ke arah barat di perumahan warga kelurahan Siring.Potensi konflik tersebut juga dibenarkan Mohamad Mirdasy, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Menurut Mirdasy, saat dilakukan pembebasan tanah oleh PT Lapindo tahun lalu, warga Kelurahan Siring menolak tanahnya dibebaskan karena takut dampak yang ditimbulkan eksplorasi. PT Lapindo akhirnya hanya membebaskan lahan seluas 1,5 hektare di Desa Renokenongo, Porong, yang terletak di sebelah timur Kelurahan Siring dan berbatasan dengan Kelurahan Jatirejo.zed abidin

Berita terkait

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

17 jam lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

2 hari lalu

Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

6 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

8 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

10 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan

25 hari lalu

BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan

Pusat Riset Elektronika BRIN mengembangkan beberapa produk biosensor untuk mendeteksi virus dan pencemaran lingkungan.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

26 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

27 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

27 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya