TEMPO Interaktif, Jakarta:Kasus penggusuran secara paksa terhadap 71 keluarga yang masih bertahan di Kuala Namu akan dibawa ke Sidang Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lembaga ini akan bersidang pada 19 Juni mendatang di Jenewa, Swiss.Ketujuh puluh satu keluarga tersebut merupakan keluarga yang bertahan di atas lahan yang masuk dalam wilayah pengembangan Bandara International Kuala Namu sebagai pengganti Bandara Polonia Medan.Berdasarkan siaran pers yang diterima Tempo dari Lembaga Swadaya Bitra Indonesia, hal ini mengemuka setelah kunjungan Yi Fang Tan, Director Foodfirst Information and Action Network (FIAN) atau Lembaga Hak Atas Pangan dan Hak Azasi Manusia untuk Asia Pasifik. FIAN Internasional yang berbasis di Jerman merupakan sebuah organisasi internasional yang fokus menangani persoalan hak atas pangan serta pelanggaran HAM.Yi Fan berkunjung ke Desa Kuala Namu, Kecamatan Beringi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia mengunjungi desa tersebut untuk melihat kondisi warga yang masih bertahan disana dan menerima masukan warga.“Kita akan menurunkan tim pencari fakta dan mencari solusi bagi persoalan ini. Surat protes juga akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan masalah ini,” Yi Fang Tang di kantor Bitra Indonesia di Jalan Bahagia By Pass Medan, Jumat sebelum bertolak ke Filipina.Menurut Yi Fang Tang, kasus pengggusuran terhadap warga ini tidak hanya dilihat sebagai menghilangkan tempat hidup atau permukiman. Tapi lebih jauh juga merupakan pelanggaran terhadap hak atas pangan. Yakni berkurangnya lahan pertanian sebagai mata pencarian masyarakat.Pembangunan insfrastruktur, kata dia, jangan sampai menyebabkan persoalan-persoalan baru yang lebih krusial, menyangkut masa depan dan masalah pangan. Yi Fang Tang didampingi Direktur Eksekutif Bitra Indonesia Safaruddin Siregar.Selain akan mendesak pemerintah Indonesia dengan nota protes yang akan diajukan melalui surat, masalah ini juga akan diupayakan untuk dibawa ke Sidang Dewan HAM PBB, yakni forum tertinggi di PBB untuk promosi dan perlindungan HAM.Indonesia merupakan salah satu dari 47 negara anggota Dewan ini. Dalam pemilihan yang berlangsung di Sidang Majelis Umum PBB di New York, pada 9 Mei 2006, Indonesia mendapat dukungan mayoritas 165 suara dari 191 negara anggota PBB.Hambali Batubara
Berita terkait
Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
11 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
16 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
44 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
48 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
49 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
54 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca SelengkapnyaKini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
57 hari lalu
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Baca SelengkapnyaAndri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
29 Februari 2024
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
25 Februari 2024
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Baca SelengkapnyaAlasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
22 Februari 2024
KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.
Baca Selengkapnya
