TEMPO Interaktif, Jambi:Keinginan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengusulkan pelantikan pasangan Madjid Muaz dan Sukandar sebagai bupati terpilih mendapat kecaman dari DPRD Kabupaten Tebo. Gubernur dinilai tidak menghormati hukum.Berdasarkan ketentuan UU Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah, terutama pada pasal 66, tugas dan wewenang DPRD mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. "Jadi dengan adanya keinginan Gubernur tersebut sudah menyalahi aturan," kata M Zaki Ahmad, Anggota DPRD Tebo, kepada Tempo, kemarin.Pasangan Madjid Muaz dan Sukandar pada pemilihan 25 Afril lalu memperoleh suara terbanyak dari tiga pasangan calon lainnya. Pasangan ini berdasarkan jadwal seharusnya telah dilantik 25 Mei 2006, namun pelantikan itu batal karena DPRD setempat belum mengajukan rekomendasi dari KPUD Kabupaten Tebo, tentang terpilihnya pasangan yang diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ini kepada Menteri Dalam Negeri RI.Anggota Dewan tidak mau mengajukan rekomendasi KPUD tersebut mengingat Madjid Muaz merupakan pejabat Bupati Tebo periode lalu dianggap bermasalah dan sedang dalam proses hukum.DPRD Tebo malah kini sedang mengajukan Fatwa Mahkamah Agung yang menyetujui usul Dewan ke Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri serta DPR RI, agar yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatannya.syaipul bakhori