TEMPO Interaktif, Makassar:Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan meminta keterangan Kepala Cabang PT PLN Makassar Irwan Zainal Nasution, Selasa (16/4). Irwan dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp 1,5 miliar di ruang 8 gedung Kejati Sulsel, Jl. Urip Sumoharjo, Makassar. Asisten Intelejen Kejati Sulsel A. Muin Sahabu SH, tidak bersedia merinci lebih jauh duduk perkara kasus tersebut. Ia hanya mengatakan, terkait dengan dugaan penyelewengan pengadaan kartu baca meteran rekening listrik. Muin mengaku pihaknya telah memanggil 2 orang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Keduanya, Kepala PLN Makassar Irwan Zainal Nasution dan Pimpinan UD Kawasan Timur Indonesia (KTI) Simon alias Ayong. UD KTI ditunjuk PLN selaku pihak yang mencetak kartu baca meteran rekening listrik PLN. "Tunggu saja, kami sedang melakukan penyelidikan," katanya. Usai dimintai keterangannya oleh Jaksa Rusman Mufti bersama Hamsiah Latief, Irwan menolak berkomentar. Berulang kali dia mengaku tidak tahu soal kasus dugaan penyelewengan dana pengadaan kartu baca meteran rekening listrik PLN itu. Dia mengaku sudah menceritakan persoalan yang diketahuinya kepada jaksa. "Seputar yang kalian beritakan," katanya ketika ditanya pokok persoalan yang ditanyakan jaksa. Kemudian, pria berkacamata itu bergegas naik ke mobilnya DD 815 KC dan meninggalkan halaman Kejati Sulsel, sekitar pukul 12.15 Wita. Terkuaknya dugaan penyelewengan dana pengadaan kartu baca meteran itu berawal dari temuan Sentra Studi Kasus Strategis (Sensitas) Sulsel. Lembaga ini secara resmi telah melaporkan kasus tersebut pada 3 dan 5 April lalu ke Kejati Sulsel. Menurut Ketua Sensitas Das'ad Latief, proyek tersebut memang penuh keganjilan. Pasalnya, tidak pernah dilelangkan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 18 dan Surat Edaran PLN No. 038 bahwa pekerjaan di atas Rp 500 juta harus dilelangkan. Padahal, nilai proyeknya untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara (Sulselra) ini lebih dari Rp 2 miliar. Das'ad mengungkapkan, pada 28 Desember 2001 lalu, General Manager PLN Unit Bisnis Sulselra Ir. Hasrin Hutarabarat mengeluarkan Surat Kuasa Kerja Anggaran (SKKA) yang menunjuk secara sepihak PLN Cabang Makassar untuk mengerjakan proyek tersebut. Selanjutnya, PLN Makassar, katanya, juga secara sepihak menunjuk UD KTI untuk melaksanakan percetakan kartu meteran. "Penunjukan UD KTI pun menyalahi aturan. Sebab, UD ini tidak bergerak di bidang usaha percetakan, tapi usaha jual beli barang kelistrikan seperti kabel dan balon lampu," kata Das'ad. Dari penelusurannya ditemukan, ternyata biaya yang dibebankan UD KTI hanya Rp 700 per lembar. Padahal, anggaran yang diturunkan pusat untuk biaya kartu baca meteran itu Rp 1.500 per lembar. Angka penyelewengannya, kata Das'ad, bisa dihitung dengan mengalikan selsihnya dengan jumlah pelanggan yang akan diberikan kartu itu, yakni 1,9 juta pelanggan listrik Sulselra. "Sehingga diperoleh angka Rp 1,5 miliar lebih. Itu baru dugaan paling minimal," ungkapnya. (Muannas-Tempo News Room)