TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Komite Pembaharuan Peradilan Indonesia mensomasi Kejaksaan Agung terkait keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) mantan presiden Soeharto.Menurut mereka, kejaksaan telah melanggar pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meskipun dalam mengeluarkan ketetapan itu juga berdasar kewenangan yang dimiliki kejaksaan. Selain itu mereka menilai dikeluarkannya SKP3 itu merupakan upaya deponeering terselubung.Menurut Daniel, juru bicara tim itu, seharusnya ada alasan penyidikan umum kasus ini tidak bisa dipenuhi. “Dikeluarkannya SKP3 ini mencederai rasa keadilan rakyat dan diskriminatif,” ujarnya.Petrus Selestinus, anggota tim, meminta Kejaksaan mencabut kembali SKP3 itu dalam waktu 14 hari sejak somasi hari ini. Mereka juga meminta Kejaksaan menyerahkan kembali perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Bila dalam 14 hari berkas tidak diserahkan ke MA, kami akan menggugat,” ujar Selestinus.Menghadapi gugatan, kecaman dan kemarahan semua pihak, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh tak banyak komentar. Menurutnya, mereka yang kini banyak berkomentar karena belum membaca berkas tentang Soeharto ini. “Kami akan hadapi dengan gembira,” ujarnya.dian yuliastuti
Berita terkait
Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu
4 Oktober 2023
Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaMahfud MD: Kejaksaan dan Polri Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu
4 Oktober 2023
Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Agar negara tidak guncang.
Baca SelengkapnyaFadly Faisal Temani Rebecca Klopper, Mengingatkan Saat Bibi Ardiansyah Dampingi Vanessa Angel
8 Juni 2023
Saat menyatakan di depan pers, Fadly Faisal dampingi Rebecca Klopper, mengingatkan Bibi Ardainsyah dulu melakukan hal sama kepada Vanessa Angel.
Baca SelengkapnyaAG Tak Dapat Pendidikan Formal karena Kasus Mario Dandy, PKTA: Hak Pendidikan Anak Berhadapan dengan Hukum Kurang
11 Mei 2023
PKTA berkaca dari kasus AG yang kehilangan hal pendidikan karena terseret perkara penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy.
Baca SelengkapnyaTidak Hanya Oranye, Apa Perbedaan Warna Baju Tahanan? Ini Penjelasannya
11 Mei 2023
Perbedaan warna baju tahanan oranye, biru, garis hitam-putih, hijau, dan merah yang merujuk pada tingkat dakwaan, usia.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Dosen Hukum UGM Sebut Kasus Haris Azhar-Fatia Bukan Kasus Hukum
13 April 2023
Dosen Hukum UGM Herlambang P. Wirataraman menyatakan kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bukan merupakan kasus hukum. Berikut adalah alasannya.
Baca SelengkapnyaPakar Forensik Entomologi Sebut Serangga Bisa Jadi Alat Investigasi Kasus Kriminal
12 September 2022
Pakar Forensik Entomologi dari University of Florida Jason H. Byrd mengatakan serangga dapat memberikan informasi pengungkapan masalah hukum.
Baca SelengkapnyaPerlunya Perlindungan terhadap Anak yang Terlibat Kasus Hukum
24 Agustus 2022
Psikolog mengatakan anak yang terlibat kasus hukum perlu dilindungi karena secara psikologis masih rentan dan belum matang.
Baca SelengkapnyaKenali 4 Level Toxic People, Kehadirannya Bisa Menguras Emosional Orang Lain
27 Juli 2021
Toxic people dapat diartikan sebagai orang yang bisa menguras emosional orang lain di lingkungannya. Ini 4 ciri para pengganggu mental itu.
Baca SelengkapnyaKala Erick Thohir Tahu Ada 159 Kasus Hukum Terkait BUMN di Awal Jabatannya
2 Maret 2021
Erick Thohir menceritakan kala dirinya di awal jabatannya mendapat laporan ratusan kasus hukum terkait BUMN dan 53 pegawai pelat merah jadi tersangka.
Baca Selengkapnya
