Ketua DPR Minta Bripka Seladi Tidak Meniru Briptu Norman

Reporter

Senin, 23 Mei 2016 18:48 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin menyerahkan piagam penghargaan kepada Brigadir Kepala Seladi, didampingi Ketua Komisi III Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III Taufiqulhadi dan Kapolresta Malang Decky Hendarsono di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Mei 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengingatkan anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Malang, Brigadir Kepala Seladi, agar setia mengabdi pada pekerjaannya sebagai penegak hukum, meskipun kini sosoknya sudah tenar dan dikenal publik. Seladi adalah seorang polisi yang juga merangkap sebagai pemungut sampah atau pemulung.

"Saya tidak mau beliau jadi seperti Briptu Norman yang malah keluar dari kedinasannya lalu jadi penyanyi," ujar Akom, sapaan akrab Ade, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 23 Mei 2016.


Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
Komunikasi Publik Ahok: Sebuah Catatan


Pernyataan Akom mengacu pada Brigadir Satu Norman Kamaru yang keluar dari Kesatuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Gorontalo dan memilih berkarier sebagai penyanyi. Norman awalnya dikenal saat video dirinya bernyanyi lip sync lagu India, Chaiyya Chaiyya, beredar luas di Internet pada 2011.

Dia awalnya ber-lip sync untuk menghibur dan mengusir rasa bosan ketika sedang bertugas bersama rekannya. Video tersebut dianggap jenaka dan menampilkan sisi lain dari sosok aparat kepolisian.

Tak jauh berbeda dengan Norman, Seladi juga menjadi buah bibir masyarakat yang terkesan atas kerja keras dan kejujurannya. Seladi pun diganjar penghargaan Polisi Teladan oleh pimpinan DPR.

Akom mengatakan yang dilakukan Seladi memberikan contoh teladan kepada masyarakat. "Padahal bisa saja beliau dapat penghasilan tambahan dengan menerima suap terkait dengan pekerjaannya membantu masyarakat yang ingin pembuatan surat izin mengemudi lebih cepat," katanya.

Potret Seladi secara tak langsung menggambarkan masih kurangnya kesejahteraan anggota Polri saat ini. Akom menuturkan ada gagasan yang sudah lama didiskusikan Dewan, yaitu menaikkan gaji aparat hukum. Gagasan ini juga diharapkan dapat mengurangi tindak korupsi yang merajalela.

Namun, Akom melanjutkan, langkah tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena menyangkut penambahan kebutuhan anggaran. "Nanti jika anggaran kita bagus dan sehat. Sekali lagi, pada posisi sekarang tidak bisa dilakukan."

Seladi saat ini bertugas di Unit Administrasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Malang. Dia membenarkan tak pernah menerima suap ketika menjalankan tugasnya. "Selama 16 tahun bertugas, ya tidak pernah terima suap, baik uang, makanan, atau apa pun," ucap Seladi.

Seladi mengaku melakukan pekerjaan sebagai pemulung sejak 2004. Dia terbiasa memulung setelah melakukan tugasnya di Polres Kota Malang. "Biasanya, setelah piket malam atau setelah jam 6 sore, saya keliling cari sampah dan bawa ke rumah," katanya.

Seladi mengaku membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Dia pun tak malu dan tidak masalah melakoni pekerjaan sebagai pemulung.

GHOIDA RAHMAH


Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
Komunikasi Publik Ahok: Sebuah Catatan

Advertising
Advertising

Berita terkait

Berbeda dari Columbia, UC Berkeley Izinkan Mahasiswa Pro-Palestina Unjuk Rasa Damai

25 menit lalu

Berbeda dari Columbia, UC Berkeley Izinkan Mahasiswa Pro-Palestina Unjuk Rasa Damai

Protes mahasiswa pro-Palestina di Universitas California, Berkeley (UC Berkeley) berlangsung tanpa penangkapan oleh polisi.

Baca Selengkapnya

300 Demonstran pro-Palestina di Universitas Colombo Ditahan

3 jam lalu

300 Demonstran pro-Palestina di Universitas Colombo Ditahan

Sekitar 300 demonstran pro-Palestina di Universitas Colombia ditahan polisi setelah unjuk rasa mulai mengganggu proses belajar-mengajar.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

13 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Polisi Ungkap Tempat Produksi Ganja Sintetis 'Pinaca' di Sentul, Bahan Baku Dibeli dari Cina Pakai Crypto

15 jam lalu

Polisi Ungkap Tempat Produksi Ganja Sintetis 'Pinaca' di Sentul, Bahan Baku Dibeli dari Cina Pakai Crypto

Polda Metro Jaya mengungkap laboratorium terselubung narkoba jenis cannabinoid/MDMB-4en-Pinaca atau ganja sintetis di Sentul, Bogor.

Baca Selengkapnya

Pembunuh Mayat dalam Koper Diduga Tak Sendirian Membunuh Korban

16 jam lalu

Pembunuh Mayat dalam Koper Diduga Tak Sendirian Membunuh Korban

Polisi saat ini masih mendalami keterlibatan orang-orang yang diduga membantu pelaku pembunuhan korban yang mayatnya ditemukan dalam koper.

Baca Selengkapnya

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

16 jam lalu

Donald Trump Memuji Penggerebekan Unjuk Rasa Pro-Palestina oleh Polisi New York

Donald Trump memuji polisi New York yang menggerebek unjuk rasa pro-Palestina di Universitas Columbia.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

17 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Polisi Ungkap Mayat Perempuan dalam Koper Sempat Disetubuhi sebelum Dibunuh

17 jam lalu

Polisi Ungkap Mayat Perempuan dalam Koper Sempat Disetubuhi sebelum Dibunuh

Polisi mengungkapkan Ahmad Arif Ridwan Nuwloh (29) menyetubuhi RM, sebelum membunuhnya dan mayat perempuan itu ditemukan di dalam koper di Cikarang.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

18 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

19 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya