TEMPO Interaktif, Jakarta:Pejabat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri Ayip Muflich menegaskan bahwa gaji kepala desa minimal sebesar upah minimum regional (UMR) dan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.“Kalau mau memberikan gaji mereka di atas UMR, maka disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masig. Pokoknya tidak boleh di bawah UMR,” tegasnya kepada Tempo, kemarin.Dia berharap tidak ada pemerintah kabupaten atau kota yang keberatan dengan ketentutan itu. Jika ada yang menolak, para gubernur sudah diinstruksikan untuk menangani masalah itu dengan melakukan dialog bersama para bupati dan wali kota. “Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72.Anggaran untuk penggajian itu, kata Ayip, harus dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. “Memang prosesnya memerlukan waktu, tidak bisa seketika,” ujarnya.Sumber APBD untuk pos anggaran tersebut, tambah Ayip, bisa diambil dari dana alokasi umum. “Sesuai ketentutan anggaran, penggunaan dana alokasi umum, sekurang-kurangnya 10 persen harus dialokasikan untuk kebutuhan desa,” paparnya.Raden Rachmadi