TEMPO Interaktif, Jakarta:Seribu anggota Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara (Parade Nusantara) mendatangi Mahkamah Agung dan Departemen Dalam Negeri kemarin. “Kami minta uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,” kata Ketua Presidium Parade Nusantara Sudir Santoso kemarin.Dua pasal yang diprotes adalah pasal 16 huruf a tentang pelarangan kepala desa menjadi pengurus partai politik dan pasal 44 huruf i tentang larangan bagi kepala desa menjabat kembali setelah sepuluh tahun.Sudir mengatakan kedua larangan itu tidak masuk akal. Soal larangan berpartai, dia mengatakan tidak adil, karena presiden hingga bupati boleh berpartai. “Kalau begitu, presiden, gubernur, bupati, juga tidak boleh dong,” kata Sudir.Menurut pengusaha mebel di Jawa Tengah itu, aspirasi menjadi pengurus partai untuk kepala desa yang ingin meneruskan karirnya di bidang politik. “Ini untuk pelatihan berorganisasi buat dia,” katanya.Dia mengatakan, aspirasi itu datang dari para kepala desa di luar Jawa, di antaranya yang berasal dari Bengkulu, Aceh dan Sulawesi Selatan. Sudir mengaku tidak berniat menjadi pengurus. “Ini untuk (kepala desa) yang lain,” katanya. Namun, peserta dari daerah tersebut hingga demonstrasi bubar tidak muncul.yophiandi
Berita terkait
Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
4 hari lalu
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca SelengkapnyaIstana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby
6 hari lalu
Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
48 hari lalu
Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaCerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi
12 September 2023
Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.
Baca SelengkapnyaRakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste
6 Juli 2023
Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.
Baca SelengkapnyaAsal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir
6 Juni 2023
Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir
Baca SelengkapnyaHari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
29 April 2023
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
31 Oktober 2022
Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.
Baca SelengkapnyaTerobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi
28 Oktober 2022
Ditjen Otda Kemendagri menerapkan keluwesan, tapi tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
Baca Selengkapnya
