TEMPO Interaktif, Solo: Fraksi PDI Perjuangan DPR mengancam menggalang pengunaan hak interpelasi (meminta penjelasan Presiden) apabila pemerintah memutuskan menunjuk ExxonMobile sebagai operator pengelolaan ladang minyak di Blok Cepu. Menurut Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, demi kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi bangsa seharusnya pemerintah tak perlu ragu menunjuk Pertamina untuk mengurusi Blok Cepu. Apalagi Undang-Undang Nomor 22/2001 melarang ladang minyak kita dikuasai asing. “Kok pemerintah berusaha memberikan (pengelolaan) kepada ExxonMobile?” katanya di Solo, Jawa Tengah, kemarin. Ia menjelaskan, ada indikasi kuat pelanggaran oleh pemerintah, salah satunya perubahan Technical Assistant Contract menjadi Kesepakatan Kerja Sama BP Migas selaku wakil pemerintah dan Pertamina dengan ExxonMobil. Perubahan itu melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Jika pelanggaran itu dilanjutkan, Fraksi PDIP akan menggalang penggunaan hak interpelasi.Tjahjo berpendapat, penunjukkan tim negosiasi bukan dari Pertamina juga melanggar aturan. Tim negosiasi antara lain terdiri Lin Che Wei., Rizal Mallarangeng, dan M. Ikhsan yang ditunjuk tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham. "Bila sampai jatuh ke tangan ExxonMobile, akan menjadi preseden terhadap jatuhnya sumber daya alam negara kita ke pihak asing," tuturnya. Imron Rosyid