Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jawab Jubir PKS soal Perbandingan Kinerja Kepala Daerah, Hasto: Biar Data yang Berbicara

Reporter

image-gnews
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Juni 2022. TEMPO/Rahma Dwi Safitri
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala/Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Juni 2022. TEMPO/Rahma Dwi Safitri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto menanggapi tantangan balik juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Kholid soal perbandingan kader kedua partai dalam memimpin daerah. Ia menyebut agar data dan hasil penelitian yang dapat membuktikan kinerja kepemimpinan tersebut. 

Hasto menyinggung hasil kinerja dari berbagai daerah kota di antaranya Surabaya, Ngawi, dan kota Semarang. Termasuk dalam kinerja Kota Depok selama 17 tahun yang harus dibandingkan. 

"Terkait tantangan yang diberikan biar data yang berbicara. Ya dibandingkan saja, kamikan punya itu," jelas Hasto pada, Minggu, 18 September 2022. 

Hasto singgung soal Blok Cepu

Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintah tidak ada negara yang ingin menaikan harga BBM. Namun, kenaikan tersebut karena adanya tidak pastinya global. Dalam perang Rusia dan Ukraina, Hasto menjelaskan, Indonesia tidak berdaulat sebab blok minyak itu sudah dikuasai oleh negara asing. 

"Pak Jokowi sudah mengambil dua blok besar. Blok Forkam dan blok Mahakam. Pak SBY dengan dukungan PKS malah memberikan blok tersebut, blok Cepu kepada ExxonMobil. Sehingga, di hulunya kita tidak berdaulat. Bayangkan, kalau saat ini tetap di Pertamina itu bisa jadi milik negara. Itu yang mau saya minta penjelasan dari PKS," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasto menjelaskan bahwa PKS diminta untuk memasang spanduk tentang pemberian blok Cepu tahun 2005 kepada ExxonMobil. Ia juga menyinggung adanya kontradiktif terhadap PKS yang mendukung Palestina. Sebab, ExxonMobil merupakan perusahaan minyak dan gas multinasional milik Amerika. 

"Itu juga memperkuat bagian dari network dari Amerika Serikat yang faktanya membangun aliansi strategis dengan Israel. Dan ada begitu banyak bantuan-bantuan militer yang kemudian didalam intervensinya merugikan Palestina," jelasnya. 

Di akhir ia menuturkan, PDIP siap adu prestasi kepada PKS. Dia menganggap hal tersebut merupakan kebaikan dalam kinerja kepala daerah untuk menjadi tolok ukur. 

Muh Raihan Muzakki

Baca: Terima Tantangan Sekjen PDIP, Jubir PKS Sindir Jawa Tengah dan Solo Sebagai Daerah Miskin

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Punya Koalisi 400 Ribu Suara Pemilu 2024, PKS Depok Tidak Gentar Dikeroyok Enam Partai

1 jam lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Punya Koalisi 400 Ribu Suara Pemilu 2024, PKS Depok Tidak Gentar Dikeroyok Enam Partai

Koalisi yang digalang PKS-Golkar sudah memiliki 400 ribu suara pada Pemilu 2024, di mana PKS sendiri meraih 250 ribu suara.


Jaring Aspirasi Masyarakat, Kandidat Calon Wali Kota Depok PKS Bikin Program Nyentil Imam

2 jam lalu

Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono dan Ketua DPC PKB Kota Depok Faizin. Dok. pribadi
Jaring Aspirasi Masyarakat, Kandidat Calon Wali Kota Depok PKS Bikin Program Nyentil Imam

Imam yang juga Ketua DPD PKS Kota Depok mengatakan program ini bertujuan mencari solusi yang selama ini dihadapi warga Depok.


Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

7 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat ditemui di Komplek Parlemen, Selasa, 7 Juni 2022. Tempo/M. Faiz Zaki
Alasan Partai Gelora Tolak PKS, Fahri Hamzah: Sebab ini Bukan Arisan

Sebelumnya Partai Gelora kencang menyuarakan penolakan PKS merapat ke Prabowo.


Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

12 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kiri) memberikan tumpeng kepada Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kanan) saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Soal Penolakan Gelora, PKS Sebut Diterima atau Tidak Urusan Prabowo

Saat ini, PKS dan pihak Prabowo masih terus berkomunikasi dua arah untuk membahas proses yang masih berjalan.


Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

12 jam lalu

Logo Partai Demokrat
Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

Ketua DPC Partai Demokrat Depok Edi Sitorus mengungkapkan alasan tidak lagi satu perahu dengan PKS pada Pilkada Depok 2024


Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

13 jam lalu

Ketua DPD PSI Kota Depok Oparis Simanjuntak usai deklarasi relawan Depok Kaesang Menang di Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)


Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

16 jam lalu

Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang Erry Sadewo bersalaman dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Suharsono, di Kantor DPD PKS Kota Semarang, Senin 6 Mei 2024. ANTARA/HO-PKS
Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.


Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

16 jam lalu

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai jalani sidang daring sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 4 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Demokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY

Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.


Enam Partai Bentuk Koalisi untuk Hadapi Kongsi PKS di Pilkada Depok

20 jam lalu

Enam ketua dan sekretaris partai di Depok menunjukan hasil kesepakatan deklarasi membentuk Koalisi Sama Sama pada Pilkada 2024 serentak di The Margo Hotel, Jalan Margonda, Depok, Rabu, 8 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Enam Partai Bentuk Koalisi untuk Hadapi Kongsi PKS di Pilkada Depok

Enam partai berkoalisi untuk melawan bakal calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang diusung PKS bersama Golkar dan Nasdem.


Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.