TEMPO Interaktif, Jakarta:Komite Solidaritas untuk Munir meminta DPR menjelaskan sikap politiknya atas kasus pembunuhan Munir. Mereka juga mempertanyakan kinerja tim pencari fakta (TPF) DPR untuk kasus tersebut. "Kalau sudah bekerja apa hasilnya, kalau belum kenapa?," kata anggota Komisi Nasional (Komnas) HAM M.M. Billah dalam pertemuan dengan Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua Tim Kematian Munir DPR Taufiqurrahman Saleh, kemarn. Taufiqurrahman menyatakan tidak bisa memberikan kesimpulan apapun, karena belum ada kesepakatan antar anggota tentang temuan dan pekerjaan tim tersebut. Apalagi, katanya, tidak ada batas waktu yang harus dipenuhi tim itu. "Sikap lembaga politik (DPR) harus bersama-sama, tidak bisa orang perorang," kilahnya. Politikus dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu mengakui dalam upayanya mengungkap fakta dengan memanggil Badan Intelijen Negara, polisi, dan manajemen Garuda tidak bisa optimal. "Fungsi kami memang pengawasan, tapi kami dibatasi hal-hal yang yuridissaja," ujarnya. Sementara itu, mantan Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir, Asmara Nababan, meminta DPR mendesak Presiden membentuk Komite Kepresidenan untuk menuntaskan kasus tersebut. Desakan melalui DPR perlu dilakukan. Sebab, DPR memiliki kekuatan politik. "Itu tidak bisa kami abaikan," ujar Asmara. Selain Asmara dan Billah, juga hadir Suciwati, istri almarhum Munir, mantan Sekretaris TPF Usman Hamid, dan anggota TPF Hendardi. Suciwati juga meminta pemerintah dan DPR tidak main-main dalam mengungkap kasus kematian suaminya. "Kami juga sudah menyiapkan gugatan di badan internasional terhadap kasus ini," katanya. Bahkan, para pengacara dari Belanda dan Amerika Serikat sudah bersedia membantunya memasukkan gugatan ke lembaga internasional, termasuk PBB. Sementara itu, Usman sempat membacakan pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis terdakwa utama kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto 14 tahun penjara, bahwa kasus pembunuhan tersebut bersifat konspiratif. Hal ini menunjukkan bahwa Pollycarpus tidak sendirian dalam perbuatannya sehingga memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Sebagai langkah awal, menurut Usman yang membacakan petikan putusan hakim, mereka meminta Polri memangil saksi kunci yang namanya sudah tercantum dalam penyidikan kasus Pollycarpus.Menanggapi semua itu, Agung berjanji bahwa DPR akan membahas kinerja TPF dalam rapat pemimpin DPR dalam waktu dekat. Yophiandi