TEMPO Interaktif, Jakarta:Calon Panglima TNI yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Djoko Suyanto, menjamin TNI tidak akan terlibat dalam politik. Jaminan Djoko ini didasarkan pada pertimbangan banyaknya kontrol terhadap TNI. Menurutnya, Undang-undang, masyarakat, LSM, dan Parlemen sudah cukup kuat untuk mencegah keterlibatan TNI dalam politik. Selain kontrol yang kuat, Djoko menganggap TNI sudah memiliki keinginan yang kuat untuk tidak terlibat dalam politik. "Jangan Kuatir, kedepan tidak akan ada penyimpangan TNI ke arah politik," kata Djoko Suyanto dalam Fit and Proper Test dengan Komisi I di DPR Jakarta, Rabu (1/2). Hal yang paling relevan dibicarakan dalam kondisi TNI sekarang ini, dalam pandangan Djoko, adalah soal komando teritorial (koter). Ke depan, seandainya terpilih menjadi Panglima TNI, Djoko masih akan mempertahankan komando teritorial (koter) di TNI. Namun karena anggaran yang kecil, tidak memungkinkan TNI menggelar seluruh kekuatannya secara maksimal. Meskipun Djoko datang dari Matra Angkatan Udara, ia menjamin tidak akan memprioritaskan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) semata ke AU. "Tapi sesuai dengan tuntutan prioritas angkatan mana yang menjadi sektor utama pembangunan kekuatan," ujarnya. Tentang siapa yang berperan dalam sektor utama ini disesuaikan dengan spektrum ancaman yang ada. Walaupun prioritasnya diambil dari jenis operasi yang mejadi sektor utama, Djoko menambahkan, bukan berarti matra itu akan bergerak sendirian. Djoko akan berpedoman kepada intregated armed forces (kekuatan bersenjata yang terintegrasi). Dalam paparan awal, Djoko antara lain menyebutkan bahwa ia akan mendukung rasa saling percaya antar angkatan bersenjata. Ia juga menganggap otoritas politik harus mempertimbangkan pemberian otoritas kepada TNI untuk melaksanakan keputusan politik sebagai upaya yang terakhir. Terlontar pula untuk melanjutkan prioritas peningkatan kesejahteraan prajurit. Fanny Febiana
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965
19 September 2017
Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.
Baca SelengkapnyaNobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
18 September 2017
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
13 menit lalu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
1 jam lalu
