Pemerintah Daerah dan DPRD Kurang Peduli Pengendalian Pencemaran
Reporter
Editor
Jumat, 27 Januari 2006 04:44 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan anggota DPRD di Indonesia dinilai masih belum peduli dengan upaya pengendalian pencemaran udara. "Mereka masih belum paham pentingnya pemantauan kualitas udara sebagai upaya awal pengendalian pencemaran,"kata Program Officer Clean Air Project Swiss Contact, Ari Muhammad.Pemerintah daerah dan DPRD banyak yang menolak membangun alat pemantauan kualitas udara ambien di wilayahnya. Padahal alat itu bisa memberikan gambaran tentang kondisi pencemaran udara yang ada. Ari mengakui alat tersebut tidak murah. Namun itu bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakatnya. "Pemerintah daerah, wajib melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya pencemaran,"katanya.Menurut Ari, alat pemantau tersebut setidaknya ada di kawasan perumahan, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan lalu lintas, dan kawasan industri. Dengan begitu, masing-masing kawasan dapat terwakili sehinga bisa diperoleh gambaran kualitas udara ambien dari suatu wilayah.Gambaran kualitas udara tersebut bisa menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara oleh pemerintah daerah dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. "Kalau hasil pemantauan dengan alat yang baik tidak ada, tidak mungkin ada program penanggulangan pencemaran udara yang baik dan tepat dengan kondisi yang ada di daerah tersebut,"ujar Ari. Oktamandjaya Wiguna
5 Dampak Polusi Udara Terhadap Kulit, Di Antaranya Memicu Stres Oksidatif
28 Agustus 2023
5 Dampak Polusi Udara Terhadap Kulit, Di Antaranya Memicu Stres Oksidatif
Paparan polusi udara secara terus menerus meningkatkan risiko perubahan pigmentasi kulit seperti hiperpigmentasi atau peningkatan produksi melanin. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah bintik atau bercak gelap pada kulit.
