TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan kematian puluhan balita di Kabupaten Nduga, Papua. "Kasus ini agak aneh. Walaupun balita yang meninggal sudah mencapai 32 orang, penyebabnya belum diketahui," kata Saleh dalam rilis tertulisnya, Jakarta, 2 Desember 2015.
Meski telah tersebar luas di media, pemerintah tampaknya belum menaruh perhatian khusus terhadap kasus ini. Padahal kasus ini sebenarnya dapat ditangani lintas kementerian. Selain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan memiliki keterkaitan dengan persoalan itu secara langsung.
Saleh mengaku khawatir kasus ini akan meluas jika kasus kematian puluhan balita di Papua tidak segera ditangani. Pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk meneliti kasus tersebut. Hal ini untuk mengetahui akar penyebabnya.
"Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan pada masa depan anak-anak Indonesia, khususnya yang ada di Papua. Untuk itu, kita menunggu langkah-langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah," ujar Saleh.
Selama beberapa bulan belakangan, terjadi kasus kematian balita di Papua. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai menjelaskan, hingga saat ini, jumlah balita yang meninggal dunia di Kabupaten Nduga sebanyak 32 anak. Meninggalnya para balita itu terjadi sejak 16 Oktober hingga 20 November 2015.
Kepala Dinas Kesehatan Nduga Mesak Kogoya menuturkan para balita meninggal secara misterius di Kabupaten Nduga sepanjang November ini. Kasus ini terjadi di dua distrik, yaitu Distrik Mbua dan Bumulyama.
