KASUS CALO FREEPORT, Anggota BKO Mentahkan Hasil Sidang MKD

Reporter

Senin, 30 November 2015 18:25 WIB

Susunan Pimpinan MKD yang baru (kiri-kanan) Kahar Muzakir, Surahman Hidayat, Junimart Girsang dan Sufmi Dasco berfoto bersama seusai pelantikan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 30 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Syarifuddin Sudding mengatakan bahwa sidang MKD yang saat ini masih digelar secara tertutup belum sampai pada penentuan agenda sidang karena sejumlah anggota MKD terutama yang di BKO (bawah kendali operasi)-kan masih meributkan soal valid atau tidaknya bukti rekaman suara yang dijadikan bukti oleh pelapor, Menteri ESDM Sudirman Said.

"Yang di BKO kan itu ingin menganulir keputusan yang kami ambil soal kasus ini ditindaklanjuti dalam proses persidangan. Dia tidak mengakui keputusan yang telah kami ambil tentang menindaklanjuti dalam proses persidangan," kata Syarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 30 November 2015.

Padahal, menurut Sudding, hari ini jadwal sidang MKD adalah penentuan agenda dan jadwal persidangan oleh pimpinan, dan membawa rapat internal untuk mengambil keputusan. Tapi karena banyaknya anggota yang menganulir rapat MKD pada 24 November lalu membuat sidang tak kunjung menemukan hasil.

"Argumennya bahwa ini rekaman tidak utuh, harus divalidasi, padahal perdebatannya sudah Lewat, termasuk soal legal standing. Kami skors 30 menit, untuk mendinginkan suasana karena ada anggota yg baru masuk, yang di BKO-kan itu mau menganulir keputusan yg diambil kemarin agar kasus ini diperdalam lagi pada proses persidangan," kata Sudding.

Anggota MKD dari Fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas termasuk yang mempersoalkan mengenai validitas hasil rekaman itu.

"Verifikasi yang dilakukan kemarin itu belum valid. Menyangkut alat bukti. Ini problem yang paling mendasar. Ini soal melihat potensi dari sisi kami harus obyektif. Karena ini nasib orang per orang, tapi karena ini menyangkut bahwa seluruh alat bukti dan menyangkut alat administrasi," kata Suratman.

Hingga berita ini diturunkan, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan masih belum mencapai kesepakatan. Sidang ini digelar sejak pukul 13.00 WIB.

Setelah MKD memutuskan untuk melanjutkan laporan menteri Sudirman Said ke tahap Persidangan, terjadi perombakan dalam tubuh MKD. Tercatat ada 7 anggota MKD yang diganti, 4 di antaranya melalui BKO dan 3 diganti secara permanen.

Empat anggota baru MKD yang berasal dari BKO di antaranya Akbar Faisal dari Fraksi Nasdem, Sukiman San A Bakrie dari PAN, dan Henri Yosodiningrat dari Golkar.

DESTRIANITA K.

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

12 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

17 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

20 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya