TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 20 orang korban pembangunan Sambungan Umum Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) di wilayah Jawa Barat unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/1). Mereka menuntut KPK untuk menyelidiki dugagan korupsi proyek pembangunan Sutet pada 1996. "Kami menuntut KPK melakukan pemeriksaan awal terhadap Direksi PLN, terutama Dirut PLN Eddi Widiono dalam tempo 2x 24 jam," kata Mustar Bona Ventura, Koordinator Aksi Solidaritas Advokasi Korban Sutet Indonesia.Jika tidak, dia mengancam akan menduduki kantor-kantor PLN setingkat UPJ di wilayah Jawa Barat. Bona menjelaskan, ada 6 kabupaten dengan 8 ribu kepala keluarga yang dilewati di jawa barat yang dilewati proyek pembangunan Sutet. Keenam kabupaten itu adalah Bogor, Cianjur, Sumedang, Majalengka, Cirebon, dan Bandung. Indikasi dugaan korupsi, kata Bona, terlihat dari tidak adanya ganti rugi yang dibayarkan kepada penduduk. Padahal perusahaan Jerman (KFW) yang menjadi investor proyek tersebut telah menyediakan dana ganti rugi. "Dananya sudah ada tapi tidak pernah di bayarkan," Bona menuding.Ia juga menuding peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No 4701 tahun 1992 membuat masyarakat tidak mendapat ganti rugi. Padahal sesuai pasal 12 UU No 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, masyarakat berhak mendapatkan ganti rugi. Thoso Priharnowo