TNI AU Beli Helikopter Baru untuk Blusukan Jokowi  

Reporter

Senin, 23 November 2015 11:31 WIB

Jokowi memperhatikan helikopter yang ditampilkan pada Pameran Alutsista TNI AD, di kawasan Monas, Jakarta, 17 Desember 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - TNI Angkatan Udara membeli helikopter baru, AgustaWestland (AW-101), untuk menggantikan Super Puma. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara Marsma Dwi Badarmanto mengatakan satu unit helikopter yang didatangkan ke Indonesia tahun depan itu digunakan khusus untuk tamu VVIP, termasuk Presiden, Wakil Presiden, dan tamu negara.

"Jadi pesawat ini sudah masuk renstra TNI AU tahun 2014-2019. Jadi dibeli bukan khusus untuk Presiden, tapi memang digunakan untuk tamu VVIP, termasuk Presiden, Wapres, dan tamu negara," kata Dwi kepada Tempo, Senin, 23 November 2015.

Dwi mengatakan TNI AU membeli helikopter AgustaWestland (AW-101) karena usia helikopter Super Puma yang selama ini digunakan sudah sangat tua. "Super Puma usianya sudah 25 tahun, jadi kita ganti dengan AW-101 yang lebih baru," katanya. Pada 2017, dua unit AW-101 kembali akan didatangkan ke Indonesia.

Helikopter kepresidenan AW-101, kata Dwi, akan menunjang mobilitas Presiden yang biasanya menggunakan Super Puma. Menurut dia, AW-101 memiliki tiga baling-baling atau tiga mesin sehingga lebih cepat.

Dibandingkan Super Puma, kata Dwi, AW-101 secara spesifikasi tentu lebih cepat. Selain itu, AW-101 memiliki kapasitas yang lebih banyak. Dwi mengatakan AW-101 berkapasitas 13 orang. "Super Puma hanya memiliki kapasitas tujuh orang. Jadi lebih nyaman juga," ujarnya.

Heli AW-101 memiliki panjang 19,53 meter dan diameter rotor 18,59 meter. Tinggi helikopter ini mencapai 6,62 meter dengan berat kosong 10.500 kilogram. Mesin yang digunakan 3 x Rolls Royce Turbomeca RTM322-01 turboshaft, 1.566 kW (2.100 shp).

Pihak Istana sendiri hingga saat ini masih enggan menanggapi pembelian helikopter yang ditujukan untuk Presiden dan Wakil Presiden tersebut.

ANANDA TERESIA

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya