Kendaraan tempur amfibi milik pasukan Amerika Serikat bermanuver di Laut Cina Selatan di dekat pantai San Antonio, Filipina, 21 April 2015. Filipina mencari dukungan militer dan diplomatik pada AS untuk menangkis ancaman China terkait sengketa Laut China Selatan. Reuters/Erik De Castro
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta ketegangan di Laut Cina Selatan dikurangi dan pihak-pihak terkait menghentikan kegiatan yang dapat menciptakan ketegangan.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan Republik Rakyat Cina di Kuala Lumpur, Malaysia.
"ASEAN dan RRC harus mampu menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan," kata anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 21 November 2015.
Menurut Jokowi, negara-negara di sekitar kawasan Laut Cina Selatan sebaiknya mengedepankan semangat kerja sama. Ia percaya, hal itu akan lebih baik daripada semangat saling bertentangan yang dikedepankan. “Saya yakin tidak ada satu pun dari kita yang menginginkan ketidakstabilan di Laut Cina Selatan,” katanya.
Untuk itu, Jokowi berharap, setiap negara yang terlibat dalam masalah Laut Cina Selatan hendaknya menghormati hukum internasional yang berlaku. "Negosiasi Code of Conduct harus dipercepat, selain itu, Declaration of Conduct harus diimplementasikan secara utuh dan efektif," ujarnya.
Selain soal Laut Cina Selatan, Jokowi minta ASEAN dan RRC mampu membangun suatu kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Hal ini didasarkan pada potensi ekonomi ASEAN dan RRC sangat besar.
“Kita telah memiliki target perdagangan dua arah sebesar US$ 1 triliun pada tahun 2020. Selain itu, investasi ditargetkan mencapai US$ 150 miliar," kata Jokowi.
Indonesia, kata Jokowi, mengapresiasi Cina yang telah menjadi co-sponsor rancangan East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation untuk disahkan pada KTT ke-10 Asia Timur. Semua Negara EAS telah menyetujuinya dan Indonesia yakin, katanya, RRC akan dapat memberikan kerja samanya.
