Jepang Bingung, Setya Novanto Tiba-tiba Lobi Beli Pesawat  

Reporter

Editor

Bagja

Selasa, 17 November 2015 22:45 WIB

Ilustrasi Setya Novanto. (ILUSTRASI: TEMPO/IMAM YUNNI)

TEMPO.CO, Jakarta - Setya Novanto, Politikus Partai Golkar yang kini Jadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dirundung isu negatif pekan ini. Belum lagi kasus catut nama Presiden Jokowi -- terkait pelaporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR -- juga menjadi calo perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia selesai, kini muncul dugaan Setya Novanto terlibat kasus baru. Yaitu, berusaha memakelari pengadaan pesawat amfibi dari Jepang.

Kabar itu muncul setelah The Japan Times, edisi 12 November 2015 menulis Setya Novanto, menuturkan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kalau Indonesia mempertimbangkan pembelian US-2 sebagai sinyal kerja sama pertahanan kedua negara. Ditulis juga dalam artikel itu, wacana pembelian pesawat buatan pabrikan ShinMaywa merupakan jawaban Indonesia atas kebijakan China di Laut China Selatan.

SIMAK JUGA: Lagi, Beredar Surat Setya Novanto ke Pertamina Soal BBM

Japan Times, mengutip penjelasan Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Setya Novanto menjanjikan pembelian pesawat US-2 sebagai tanda kerja sama pertahanan Indonesia-Jepang.

ShinMaywa US-2 merupakan pesawat amfibi yang biasa digunakan untuk keperluan SAR. Angkatan Bersenjata Jepang saat ini merupakan satu-satu pengguna pesawat amfibi tersebut. Belakangan, Angkatan Laut India dikabarkan berminat membeli 15 hingga 18 ShinMaywa US-2 dengan anggaran US$1,65 miliar.

SIMAK: 5 Kasus yang Membelit Setya Novanto

Berita itu jadi gunjingan diplomat Jepang di Jakarta dan Tokyo. Mereka, seperti dituturkan salah satu konselor kepada Tempo, kebingungan kenapa ada seorang legislator, mengurusi soal teknis yang menjadi pekerjaan eksekutif. “Kami juga heran karena tak pernah ada pertemuan resmi membahas soal pesawat,” kata seorang konselor itu, Selasa, 17 November 2015.

Menurut dia, Perdana Menteri Shinzo Abe memang pernah bertemu dengan Setya pada 12 November 2015. Tapi tak ada agenda pembicaraan soal kerjasama pertahanan, apalagi dengan Ketua DPR yang tak mewakili pemerintah. “Jadi kemungkinan itu hanya basa-basi,” kata diplomat senior ini.

SIMAK: Mobil Jaguar RI-6 Setya Novanto Bikin Heboh DPR

Penjelasan diplomat ini kian mengukuhkan dugaan ahli hukum Universitas Andalas Saldi Isra bahwa Setya tak paham tugas legislatif dan eksekutif dan mencampuradukkan keduanya. “Negosiasi itu wilayah eksekutif,” kata dia.

Ini sama dengan ketika Setya Novanto beryemu kandidat calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat, Donald Trump. Kedatangan Setya dalam kampanye taipan judi dan properti itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR. Di Amerika, jabatan ini sangat prestisius karena mewakili rakyat dan nomor tiga sebagai jabatan terpenting.

BHD


Baca juga:
Teror Prancis : Inilah 5 Kejadian Baru yang Menegangkan!
Tekan ISIS, Presiden Prancis Kirim Kapal Induk

Berita terkait

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

5 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

6 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

6 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

8 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

9 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

12 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

12 jam lalu

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.

Baca Selengkapnya

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

16 jam lalu

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?

Baca Selengkapnya

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

16 jam lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

18 jam lalu

DPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus

Komisi X DPR bakal menggelar rapat kerja alias raker dengan Kemendikbudristek besok, Selasa, 21 Mei 2024.

Baca Selengkapnya