TEMPO Interaktif, Makassar:Suara Partai Golkar Sulawesi Selatan terpecah. Ada kelompok yang bersuara keras menuntut Akbar Tanjung mundur dari Ketua Umum Partai Golkar menyusul status tersangka korupsi dana Bulog Rp 54,6 miliar. Sedang beberapa petinggi lain menilai Akbar tidak perlu non-aktif dari jabatan teratas Partai Golkar. Tuntutan agar Akbar harus mundur iru dilontarkan Wakil Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan, Eddy Baramuli, ketika ditemui Tempo News Room, Kamis (10/1). “Dulu status Akbar masih saksi, sekarang tersangka. Karena itu, kami berpendapat, menghimbau agar mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golkar,” ujar Eddy yang juga adik mantan Ketua DPA Ahmad Arnold Baramuli, tokoh barisan Iramasuka. Bila Akbar mundur, Golkar perlu memilih pimpinan baru. Salah satu mekanisme, yakni lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Tapi, sebelum digelar, ia usul partainya memikirkan sistem presidium dengan mengambil perwakilan wilayah barat, timur dan tengah Indonesia. “Bila Akbar mundur tidak akan berpengaruh bagi partai, termasuk Pemilu 2004,” kata Eddy yang juga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu. Lain lagi suara Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan Amin Syam. Secara pribadi ia berpendapat, Akbar tidak perlu non-aktif dari kursi pimpinan Partai Golkar. Ia memberi contoh sejumlah pejabat, seperti Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin dan Wakil Ketua MPR Ginanjar Kartasasmita. Meski tersandung perkara, mereka tetap bisa menjalankan fungsi jabatannya. “Pak Akbar tidak perlu non-aktif. Tapi, aturan harus ditegakkan. Proses hukum berlanjut, namun harus dihargai asas praduga tidak bersalah,” tuturnya. Belum ada suara resmi dari Partai Golkar Sulawesi Selatan. Amin mengatakan, dalam waktu dekat akan mengundang pimpinan Golkar se-Sulawesi Selatan untuk membahas persoalan Akbar Tanjung dan implikasinya bagi Golkar. Forum pertemuan itu, diharapkan bisa merumuskan sikap terbaik. (Muannas)