TEMPO.CO, Banda Aceh - Indeks kebebasan pers di Indonesia selalu pada urutan buncit dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan laporan yang dikeluarkan Committe to Protect Journalist (CPJ), Freedom House, ataupun Reporter San Frontiers (RSJ).

“Indeks Malaysia, Vietnam, dan Singapura bahkan lebih baik, padahal semua tahu kebebasan pers kita sudah jauh lebih baik,” kata Imam Wahyudi, anggota Dewan Pers, dalam seminar "Potret Kemerdekaan Pers Indonesia" di Banda Aceh, Rabu, 11 November 2015.

Menurut Imam, terus merosotnya indeks kebebasan pers di Indonesia karena masih ada beberapa indikator yang dipakai dalam survei. Misalnya ada wartawan yang terbunuh dalam melaksanakan tugas serta belum jelasnya pengungkapan kasus-kasus tersebut. Di Indonesia, masih ada 10 kasus terbunuhnya wartawan yang belum jelas. “Salah satunya ada di Aceh, kasus terbunuhnya wartawan TVRI pada masa darurat militer,” katanya.

Hal ini pernah dibahas di Bali saat gelar acara "Bali Media Forum" pada Oktober 2014. Saat itu ada beberapa perwakilan media negara tetangga yang heran atas indeks Indonesia yang selalu merosot, padahal dinilai sudah lebih baik.

Persoalan lain, selama ini Indonesia tidak memiliki data tentang perkembangan kemerdekaan pers dan kemajuan yang ada. Indeks yang dikeluarkan lembaga internasional tidak memberi gambaran lengkap tentang situasi kebebasan pers dan pencapaian yang telah dilakukan Indonesia. Juga tak menggambarkan usaha-usaha negara dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum hak asasi manusia.

Karena itu, kata Imam, Dewan Pers sedang mengumpulkan data dan menyusun indeks kebebasan pers di beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Aceh.

Sesuai dengan laporan Reporter San Frontiers, Indeks Kebebasan Pers Indonesia tahun ini berada pada peringkat ke-138 dari 180 negara yang mereka survei.

Terkait dengan kemerdekaan pers di Aceh, wartawan senior Aceh, Yarmen Dinamika, menilai provinsi paling ujung Sumatera itu telah membaik. “Tapi pengekangan terhadap pers masih terjadi, tapi tidak lagi didominasi aparat negara,” katanya.

Menurut Yarmen, aktor yang mengekang pers di Aceh bergeser ke individu-individu yang berasal dari kalangan dekat dengan kekuasaan. Penyebabnya, selain arogansi kekuasaan, banyak dari mereka yang belum mengerti tentang Undang-Undang Pers.

ADI WARSIDI