Badan Kehormatan Dewan: Belum Ada Laporan Soal Arzetti

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 27 Oktober 2015 16:36 WIB

Arzeti BIlbina, calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa untuk daerah pemilihan Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) memijat kaki calon penumpang bus di Terminal Purbaya, Surabaya (19/3). Kedatangan Arzetti untuk mengenalkan dan menyampaikan visi misinya kepada calon pemilihnya. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Sufmi Dacso Ahmad mengatakan kasus dugaan selingkuh yang menyeret anggota Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat, Arzetti Bilbina, belum menjadi perhatian BKD. "Belum ada laporan soal itu," ujarnya, Selasa, 27 Oktober 2015.

Dasco menjelaskan, BKD akan mempelajari masalah itu dalam rapat pleno terdekat. Poin yang perlu disepakati adalah apakah kasus itu layak direspons tanpa aduan. "Kami akan menunggu hasil dari Denpom," katanya.

Anggota BKD, Syarifuddin Sudding, mengatakan kasus itu bisa saja ditangani BKD tanpa aduan dari suami Arzetti, Aditya Setiawan Wicaksono, selaku orang yang dirugikan secara langsung. "Tergantung rapat pleno," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal M. Sabrar Fadhilah membenarkan penggerebekan terhadap Komandan Komando Distrik Militer Sidoarjo Letnan Kolonel Rizky Indra Wijaya dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Arzetti Bilbina.

Keduanya diduga berselingkuh di Hotel Arjuna, Kabupaten Malang, Jawa Timur. "Peristiwanya benar. Tapi saya kira kita patut mengedepankan asas praduga tak bersalah," kata Fadhilah kepada Tempo, Senin, 26 Oktober 2015.

Fadilah berujar peristiwa itu terjadi pada 25 Oktober 2015. Kasusnya saat ini sedang diproses internal TNI AD. "Sekarang dalam proses pemeriksaan, apakah yang disangkakan itu betul atau tidak," ucapnya. "Kalau memang terjadi kesalahan, tentu akan ada hukuman dan sanksi."

RIKY FERDIANTO

Berita terkait

Sidang Praperadilan Anandira Puspita Ditunda hingga 16 Mei 2024, Polda Bali Tidak Hadir

54 menit lalu

Sidang Praperadilan Anandira Puspita Ditunda hingga 16 Mei 2024, Polda Bali Tidak Hadir

Kuasa hukum mengajukan praperadilan karena menganggap penangkapan Anandira Puspita tidak prosedural dan dipaksakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

1 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

2 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

4 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

21 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya