TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan mempertanyakan keberadaan dan peran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan selama bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang ramai menjadi sorotan.

"Ke mana Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia? Selama ini media hanya bertanya soal kabut asap kepada Menkopolhukam dan Panglima TNI, padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kan, ada di bawah Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan," kata Abetnego saat diskusi bersama media di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2015.

Menurut Abetnego, Menteri Puan Maharani seharusnya memberikan perhatian khusus pada bencana kebakaran hutan ini.

Tak hanya Menteri Puan yang jadi sasaran kritik Walhi. Abetnego juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang hutannya terbakar. Mereka dinilai lalai dan terlambat mengantisipasi kebakaran dan asap sampai akhirnya telanjur menyebar luas.

"Koordinasi masih jadi penyakit di negara kita. Seharusnya pemerintah daerah juga antisipasi. Jangan setelah parah lalu menyalahkan pemerintah pusat," ujar Abetnego.

Kabut asap kini menyelimuti lima provinsi di Kalimantan dan Sumatera sejak tiga bulan lalu. Bencana macam ini terjadi setiap tahun, selama 18 tahun terakhir. Hingga kini pemerintah dianggap belum berhasil mengatasi agar kasus serupa tak lagi terjadi pada kemudian hari.

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil tindakan sesuai instruksi Presiden. Tindakan tersebut dilakukan secara bertahap, yakni padamkan api, tangani dampak, tegakkan hukum, dan solusi konkret.

INGE KLARA SAFITRI

Baca juga:
Dewie Limpo Terjerat Suap: Inilah 7 Fakta Mencengangkan
Dewie Yasin Limpo, Anggota DPR Ke-55 yang Dijerat KPK