Kejaksaan Usut Korupsi Pembangunan Kawasan Industri Kendal

Reporter

Senin, 19 Oktober 2015 16:43 WIB

Ilustrasi korupsi. vietmeme.net

TEMPO.CO, Kendal - Kejaksaan Negeri Kendal telah mengusut dugaan korupsi pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) yang mulai dibangun pada 2014. Pada Senin, 19 Oktober 2015 kemarin jaksa pidana khusus telah memanggil Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Alex Supriyono.

“Masih taraf pendalaman kaitanya dengan KIK. Kami memerlukan keterangan mengali lagi sumber informasi,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kendal, Zaiful Said, Senin, 19 Oktober 2015.

Zaiful menyatakan Alex diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT). Penyidik pidana khusus, kata dia, menanyakan izin dan pengurukan lahan yang saat ini menjadi kawasan industri. "Lebih dalam lagi kami akan memanggil beberapa sumber informasi untuk diperdlam," kata Zaiful.

Zaiful menyatakan belum bisa menyampaikan secara rinci dugaan kasus korupsi yang sedang diusut itu. Menurut dia, Kejaksaan Negeri Kendal memerlukan tahapan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap dugaan korupsi KIK.

Kepada Tempo, Zaiful membantah telah memanggil mantan Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti, yang saat ini kembali mencalonkan diri di pemilihan umum kepala daerah serempak pada Desember mendatang. Meski tak memungkiri ada keterkaitan mantan kepala daerah itu dalam kasus yang telah diselidiki, Zaiful mengaku penyelidikan belum mengarah ke aktor yang melibatkan pimpinan daerah.

Menurut dia, pemeriksaan tak boleh dilakukan karena masih proses pelaksanaan Pemilukada. “Saat ini kejaksaan ingin melihat lebih jelas sambil menunggu hingga pelakasanaan Pemilukada. Pemeriksaan yang dianggap ada dulu buktinya,” katanya.

Zaiful menjamin tak ada intervensi dari pihak lain selama lembaganya melakukan penelusuran dugaan kasus korupsi tersebut. “Makanya aturan pemeriksaan terhadap yang mencalonkan diri jangan dulu,” kata Zaiful.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal Alex Supriyono enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal pemeriksaan dirinya. Meski begitu, ia mengakui dia diperiksa terkait dengan pembangunan KIK. “Yang ditanyakan masih seputar tanah,” kata Alex .

Alex yang ditunggui wartawan sejak Senin pagi lebih memilih memanggil sejumlah anggota LSM yang menunggu di lobi kantor Kajari. Kepada anggota LSM itu Alex berjanji memebrikan sesuatu kepada aktivis LSM. “Nanti tak kasih buat teman-teman ,” kata Alex sambil mengajak seorang anggota LSM yang menyapanya.

EDI FAISOL

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Dapat Grasi dari Jokowi, 2 Petani Kendal Dibebaskan

17 Mei 2019

Dapat Grasi dari Jokowi, 2 Petani Kendal Dibebaskan

Dua petani Desa Surokonto, Kabupaten Kendal, Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin, mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Sepeda Nusantara Etape 67 Digelar Kemenpora di Kendal, Jateng

18 November 2018

Sepeda Nusantara Etape 67 Digelar Kemenpora di Kendal, Jateng

Kampanye olahraga Sepeda Nusantara 2018 etape 67 digelar Kemenpora di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu 18 November.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya