TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis antikorupsi, Emmy Hafild, mengatakan, Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia harus menolak rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Harus ditentang. Tidak bisa. Kita 17 tahun saja belum ke mana-mana kok. Kita masih menjadi salah satu negara terkorup di dunia, masih sejajar dengan Nigeria. Nggak malu itu DPR? Malu dong!" kata Emmy saat dihubungi Tempo, Rabu 7 Oktober 2015.
Menurut dia, Indonesia saat ini masuk dalam G-20 atau 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Namun, Indonesia masih dinilai sebagai salah satu negara terkorup di dunia.
Emmy tidak ingin membahas soal pasal-pasal dalam rancangan revisi ini. Melainkan secara umum, dia menilai, niat merevisi UU KPK adalah melemahkan KPK. "Sangat bertentangan dengan TAP MPR, mandat reformasi."
Sebenarnya, kata Emmy, Undang-Undang KPK ini memang ada yang perlu direvisi. Misalnya, memberikan kekebalan kepada anggota KPK. Selama ia menjabat, pejabat KPK kebal dari kasus-kasus yang bukan korupsi, dan kasus yang lama atau kriminal ringan. "Tapi tidak mungkin dilakukan sekarang. Karena niat merevisi ini bukan menguatkan tapi untuk memperlemah," ujar salah satu pendiri Transparansi Internasional Indonesia ini.
Dia meminta agar semua partai di DPR untuk menghentikan upaya revisi ini. "Jokowi juga harus nolak."
Sejumlah fraksi di DPR berniat merevisi UU KPK. Dalam salah satu pasal disebutkan bahwa umur KPK tinggal 12 tahun. Sejumlah kewenangan KPK seperti penuntutan juga dihapuskan. Sehingga, sebelum bubar 12 tahun lagi, KPK terlebih dahulu lemah.
REZKI ALVIONITASARI
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
16 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
21 jam lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
23 jam lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya