Siti Nurbaya: Tuntutan Asosiasi Cina-Malaysia Tak Relevan
Selasa, 6 Oktober 2015 00:04 WIB
Orang utan beraktivitas di tengah kabut asap yang menyelimuti areal hutan sekolah Orang utan Yayasan Penyelamatan Orang utan Borneo (BOSF) di Arboretum Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, 5 Oktber 2015. Kabut asap diakibatkan dari kebakaran lahan dan hutan. ANTARA FOTO
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menilai tuntutan kompensasi akibat kabut asap yang dilontarkan Asosiasi Cina-Malaysia tak relevan. "Mereka sebenarnya harus tahu juga kalau di tempatnya pencemaran udara juga turun naik," kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 5 Oktober 2015. Siti Nurbaya mengatakan sampai saat ini belum ada surat protes resmi dari pemerintah maupun organisasi di negara tetangga. Menurut dia, seharusnya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Agreementon Transboundary Haze Pollution mengedepankan solidaritas. Sebelumnya, Asosiasi Cina-Malaysia (MCA) di Penang telah menyerukan pemerintah Malaysia agar meminta pemerintah Indonesia memberikan kompensasi kepada Malaysia atas kerugian akibat kabut asap. Menurut MCA sektor bisnis di Malaysia turun hingga 30 persen. Mereka mengutuk pemerintah yang tak juga menyelesaikan masalah kabut asap. TIKA PRIMANDARIBaca juga :G30S: Alasan Intel Amerika Incar Sukarno, Dukung Suharto G30S:Kisah DiplomatAS Pembuat Daftar Nama Target yang Dihabisi!
Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
14 Februari 2024
Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024
Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.
Baca Selengkapnya
Kementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif
7 Februari 2024
Kementerian Lingkungan Hidup Kampanyekan Perangi Sampah Plastik dengan Cara Produktif
Pada Hari Peduli Sampah Nasional 2024 ini, Kementerian Lingkungan Hidup mengusung tema "Atasi Sampah Plastik dengan Produktif."
Baca Selengkapnya
Kala Posisi Duduk Mendes dan Menteri KLHK di Rapat Kabinet Jokowi Jadi Bahan Candaan
9 Januari 2024
Kala Posisi Duduk Mendes dan Menteri KLHK di Rapat Kabinet Jokowi Jadi Bahan Candaan
Para menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi bergurau mengenai posisi duduk dalam sidang paripurna Kabinet Indonesia Maju pagi ini.
Baca Selengkapnya
Sebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen
30 November 2023
Sebut RI Konkret Atasi Perubahan Iklim, Menteri LHK: Kita Tidak Cuma Komitmen
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan langkah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim sudah konkret dan sudah ada implementasi yang nyata.
Baca Selengkapnya
MA Tolak Kasasi Jokowi dan Menteri LHK Soal Polusi Udara, Begini Awal Mulanya
26 November 2023
MA Tolak Kasasi Jokowi dan Menteri LHK Soal Polusi Udara, Begini Awal Mulanya
Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Presiden Jokowi serta Menteri LHK sehubungan gugatan polusi udara. Bagaimana kasus ini bermula?
Baca Selengkapnya
Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia
7 November 2023
Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia
Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.
Baca Selengkapnya
Jawaban Menteri Siti Nurbaya Perihal Tudingan Eskpor Asap ke Malaysia
20 Oktober 2023
Jawaban Menteri Siti Nurbaya Perihal Tudingan Eskpor Asap ke Malaysia
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menginginkan Indonesia dan Malaysia saling belajar terkait persoalan kebakaran hutan.
Baca Selengkapnya
Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?
9 Oktober 2023
Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.
Baca Selengkapnya
Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda
7 Oktober 2023
Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda
Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.
Baca Selengkapnya
Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia
7 Oktober 2023
Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia
Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
12 jam lalu
14 jam lalu
15 jam lalu
17 jam lalu
20 jam lalu
20 jam lalu
20 jam lalu
20 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu