Tentara berjaga dan memeriksa pelintas batas di perbatasan Indonesia - Papua Nugini, 26 Juli 2015. Sebuah alat pemantau baru yang dapat berputar 360 derajat, telah terpasang beberapa minggu sebelum Lebaran. TEMPO/Maria Rita Hasugian
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia tidak akan memasukkan opsi barter tahanan dalam upaya pembebasan dua WNI yang tengah disandera oleh Organisasi Papua Merdeka di Papua Nugini. Menurut dia, pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah lain untuk pembebasan.
“Tidak ada barter. Kami akan coba upaya lain karena saudara kami yang diculik adalah sipil yang tidak tahu apa-apa. Jadi, tidak ada barter,” kata Retno di Bandar Udara Halim Perdanakusumah, Selasa, 15 September 215 malam. Namun Retno menolak menyebutkan langkah apa yang disiapkan pemerintah Indonesia selain barter untuk membebaskan WNI. “Kami tidak bisa sampaikan arahnya ke mana." (Baca: 2 WNI Disandera di PNG, Kapolda Papua: Pelaku Masuk DPO)
Retno menegaskan pemerintah akan berupaya seoptimal mungkin untuk membebaskan dua warga negara Indonesia tersebut. Retno mengatakan upaya pembebasan masih terus dilakukan. Tim perwakilan Indonesia juga terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan tim negosiasi di Papua Nugini untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. “Dari waktu ke waktu tim di Vanemo terus berkoordinasi dengan saya dan pemerintah Papua Nugini,” katanya.
Indonesia tidak bisa bernegosiasi langsung dengan OPM karena lokasi penyanderaan yang berada di dalam wilayah Papua Nugini. Maka, Indonesia melalui pemerintah Papua Nugini bernegosiasi mengenai pembebasan WNI dengan OPM. Retno masih menolak merinci skenario apa saja yang disiapkan Indonesia untuk pembebasan WNI. OPM mensyaratkan pembebasan WNI dengan penyerahan dua anggota OPM yang ditahan oleh Kepolisian Papua.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan mengatakan negosiasi antara Papua Nugini dan OPM masih berjalan alot. Sebab, ada sejumlah permintaan OPM yang tidak bisa dipenuhi dan ditoleransi pemerintah Indonesia. (Baca: WNI Disandera OPM di Papua Nugini, Luhut: Negosiasi Alot) Luhut menolak merinci permintaan yang diminta OPM. Tapi, Luhut menegaskan Indonesia tidak akan melakukan barter. (Baca: Kasus Penyanderaan WNI di Papua Terjadi Sejak 1980-an)
