TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku punya cara untuk menekan anggaran pembangunan megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Menurut dia, kebutuhan dana untuk proyek yang mencapai Rp 250 triliun per tahun itu bisa ditekan hingga 50 persen lebih murah. "Caranya adalah pembangunan transmisinya dilakukan dengan cara konsorsium di antara badan usaha milik negara, jadi tidak melibatkan investor swasta," kata Kalla di kantornya, Selasa, 25 Agustus 2015.

Dengan begitu, kata Kalla, "Kami bisa menekan total biaya pembangunan pembangkit listrik secara keseluruhan."

Pembangunan transmisi listrik sepanjang 46 ribu kilometer di seluruh wilayah Indonesia merupakan bagian dari megaproyek pembangunan pabrik setrum 35 ribu MW. Pembangunan transmisi, kata Kalla, dilakukan PT Krakatau Steel sebagai bahan baku utama penyedia baja dan tembaga sebanyak 2,5 juta ton.

Artinya, karena terdapat komponen kandungan lokal, maka biaya bisa dikurangi dan sedikit lebih murah. Kalla mengatakan proyek pembangunan transmisi itu bisa dimulai pada September. Proyek pembangunannya memakan waktu kurang-lebih tiga tahun.

Terkait dengan adanya kritik dari Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli terhadap megaproyek itu, Kalla tak mau lagi menanggapi. Sebab, menurut dia, proyek pabrik setrum itu tetap harus berjalan demi kemaslahatan masyarakat.

Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan, baik pembangkit maupun transmisi, hingga 42 ribu MW dalam lima tahun mendatang. Rinciannya, 35.000 MW proyek baru, 7.000 MW sisa proyek percepatan listrik, dan 10 ribu MW tahap I yang akan rampung pada akhir tahun ini.

Pembangkit tersebut akan mengurangi penggunaan energi fosil, yakni solar. Rencananya, hampir 60 persen pembangkit akan menggunakan batu bara, dan sisanya baru memakai minyak solar.

Adapun kebutuhan investasi proyek yang akan tuntas pada 2019 ini mencapai Rp 1.100 triliun. Porsi investasinya, Perusahaan Listrik Negara menggarap proyek 10 ribu MW. Sedangkan sisanya, 25 ribu megawatt, oleh investor swasta.

Dalam pembahasan yang dilakukan di kantor Wakil Presiden tadi, hadir antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur PLN Sofyan Basir, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani. Adapun Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli tak tampak dalam rapat itu.

REZA ADITYA