Evaluasi ICW: Pengadilan Terlalu Murah Hati pada Koruptor

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 18 Agustus 2015 15:22 WIB

Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, mengenakan rompi tahanan meninggalkan gedung KPK, Jakarta, 10 Juli 2015. Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, sampai pertengahan tahun ini, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 691,7 miliar akibat kasus korupsi. Jumlah kerugian itu didapat dari temuan ICW yang telah memantau sebanyak 193 perkara korupsi dengan 230 terdakwa perkara yang telah diperiksa dan diadili pengadilan.

"Sedangkan denda yang dijatuhkan majelis hakim sedikitnya berjumlah Rp 20,2 miliar," ujar Aradila Caesar, Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Selasa, 18 Agustus 2015.

Pengadilan yang sudah dipantau, kata Caesar, dimulai dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. ICW menemukan 175 terdakwa di Pengadilan Tipikor, disusul Pengadilan Tinggi sebanyak 37 terdakwa, dan Mahkamah Agung sebanyak 18 terdakwa.

Pantauan itu, kata Caesar, dilakukan selama periode 1 Januari hingga 31 Juni 2015. Menurut Caesar, dari 230 terdakwa perkara korupsi yang berhasil dipantau, sebanyak 190 orang divonis bersalah dan 38 dinyatakan bebas. Sedangkan dua lainnya tidak dapat diidentifikasi putusannya. "Secara keseluruhan, vonis yang dijatuhkan belum memberikan efek jera karena mayoritas dihukum sangat ringan," tutur Caesar.

Pada semester I ini, sebanyak 163 terdakwa dihukum dalam rentang waktu 1-4 tahun, 12 terdakwa divonis 4-10 tahun, dan hanya 3 terdakwa yang divonis di atas 10 tahun penjara. Rata-rata putusan pidana penjara pada semester ini, kata Caesar, hanya 2 tahun 1 bulan penjara.

Dari hasil pantauan itu, Caesar mengatakan, apa yang dihasilkan pengadilan masih mengecewakan. Sebab, menurut dia, pengadilan terkesan terlalu bermurah hati kepada koruptor. "Kita butuh pengadilan yang 'kejam' terhadap koruptor agar negeri ini merdeka dari korupsi," ucapnya.

DIAH HARNI SAPUTRI

Berita terkait

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

4 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

13 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

1 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

2 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

3 hari lalu

Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.

Baca Selengkapnya