Refleksi Hari Kemerdekaan, Ini Keinginan PPP

Reporter

Senin, 17 Agustus 2015 04:59 WIB

Ketua Umum PPP hasil muktamar Jakarta, Djan Faridz memberi keterangan pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta, 21 Juli 2015. PPP akan memberikan dana sebesar Rp 1,3 miliar untuk pembangunan kembali musala dankios milik warga yang terkena dampak insiden pembakaran di Kabupaten Tolikara, Papua. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan versi Munas Jakarta, Djan Faridz, menyatakan partainya akan lebih membela umat Islam. Dia mengatakan, dalam rangka HUT RI ke-70, PPP ingin menghadirkan kembali nilai-nilai Islam di Indonesia.

"Kami ingin memberikan contoh ke partai politik lain," katanya saat ditemui dalam cara Kendurian bersama PPP di Kantor DPP PPP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Ahad, 16 Agustus 2015.

Djan menyatakan kecewa dengan pemerintah yang menyudutkan umat Islam. Dia mencontohkan peristiwa saat ulama harus mengalah dan harus menghargai adanya ajaran agama Islam yang dia anggap tak sesuai syariah Islam.

Dia juga menyayangkan adanya konflik agama yang masih terjadi. "Pemerintah terkesan membela ajaran yang tak sesuai," kata Djan.

Ditanya soal makna HUT RI ke-70, Djan mengatakan dirinya belum puas dengan kinerja pemerintah. Pemerintah belum dapat meningkatkan sektor ekonomi Indonesia sehingga kondisi perekonomian masih terpuruk. Pemerintah dinilai gagal dalam mengontrol kondisi pangan di Indonesia. "Era pemerintahan ini malah mengalami kemunduran." k

Sebenarnya dalam acara ini dijadwalkan pimpinan partai KMP lainnya akan datang. Tapi, kata Djan, kemungkinan mereka ada di Hambalang (rumah Prabowo Subianto). "Ya, kami bagi-bagi tugas lah," kata dia.

YOLANDA RYAN ARMINDYA


Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

6 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

9 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

11 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

36 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

36 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

41 hari lalu

PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

42 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

44 hari lalu

Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

44 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

44 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?

Baca Selengkapnya