Sidang DPR-DPD, Jokowi Prihatin Penegak Hukum Tak Rukun

Reporter

Jumat, 14 Agustus 2015 11:07 WIB

Warga menghadiri kampanye koalisi masyarakat sipil cinta KPK dan Polri bersih melakukan aksi kampanye, save KPK dan tolak kriminalisasi para pimpinan KPK di kawasan MH Thamrin, Jakarta 25 Januari 2015. Dalam aksinya mereka mengkampayekan cinta KPK dan cinta Polri yang bersih. TEMPO/Dasril

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyesalkan hubungan antarlembaga penegak hukum yang jauh dari tenggang rasa. Jokowi mengimbau seluruh bangsa dan lembaga negara serta lembaga hukum untuk meningkatkan tata krama dan toleransi.

"Masalah utama adalah menipisnya nilai-nilai kesantunan, tata krama, mengeringnya kultur tenggang rasa di antara lembaga hukum, media, dan organisasi masyarakat," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan jelang HUT Kemerdekaan ke-70, Jumat, 13 Agustus 2015.

Jokowi mengatakan menurunnya rasa toleransi, tata krama dalam hidup berbangsa antara lain dipicu oleh kecenderungan untuk menyuarakan kepentingan dengan bebas. Ia mengatakan kunci untuk mengatasi masalah bangsa adalah persatuan antarpemimpin, lembaga negara, masyarakat. "Seperti awal-awal kemerdekaan, dalam kondisi sulit kita harus tetap utuh," katanya.

Presiden tiba di ruang Rapat Paripurna I, Gedung DPR RI pada pukul 08:00. Mengenakan jas hitam dan dasi merah, Jokowi tiba didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jokowi dijadwalkan akan membacakan pidato dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2015 pada pukul 08:00. Setelah itu, Jokowi akan membacakan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun RI ke-70 pada pukul 09:45. Pada pukul 14:00, Presiden akan menyampaikan pidato RUU APBN tahun anggaran 2016 disertai nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I DPR tahun sidang 2015-2016.

ANANDA TERESIA

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

1 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

4 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

8 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

11 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

21 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

21 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

23 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya