Sidang Bersama DPR-DPD, Begini Cara Jokowi Selesaikan 'PR'  

Reporter

Jumat, 14 Agustus 2015 11:00 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan pelaku industri di stand perahu tanpa awak saat peresmian gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE) di Bumi Serpong Damai, Tangerang, 4 Agustus 2015. Jokowi menyaksikan pameran ekonomi kreatif bertema "Dari Indonesia untuk Dunia" yang menampilkan berbagai keunggulan karya kreatif Indonesia. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah secara bertahap menjalankan program pembangunan nasional yang digariskan dalam Nawacita.

"Pemerintah melakukan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif," ucap Jokowi dalam pidato kenegaraannya dalam sidang bersama DPR-DPD di gedung DPR/MPR, Senayan, Jumat pagi, 14 Agustus 2015.

Mengungkit pertumbuhan ekonomi, Jokowi menuturkan, selain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, pemerintah berfokus melakukan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, waduk, dan pembangkit listrik.

Pemerintah juga mengalihkan subsidi BBM ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Kini pemerintah sedang membagikan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat.

"Pemerintah mengakui masih banyak persoalan yang menghadang kita," ujar Jokowi.

Persoalan itu, tutur Jokowi, antara lain masih terjadinya ketidakstabilan harga pangan, kesenjangan kaya dan miskin dan antarwilayah, dan praktek korupsi. Selain itu, penegakan hukum belum sepenuhnya kokoh.

Untuk itu, pemerintah, kata Jokowi, akan bekerja keras untuk memerangi persoalan-persoalan tersebut. "Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, pemerintah bersikap netral dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik," ucapnya.

Perombakan Kabinet Kerja yang baru saja dilakukan, ujar Jokowi, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah, sehingga percepatan pembangunan nasional bisa terwujud.

"Perombakan kabinet tersebut adalah salah satu jembatan terbaik untuk mewujudkan janji saya kepada rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka."

ANDI RUSLI


Berita terkait

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

37 hari lalu

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

Harta kekayaan Jokowi Rp 95,8 miliar selama menjabat. Bandingkan dengan harta kekayaan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY. Ini paling tajir.

Baca Selengkapnya

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

38 hari lalu

Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan

Baca Selengkapnya

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

39 hari lalu

7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

40 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

40 hari lalu

Revisi UU Desa Segera Disahkan DPR, Berikut Beberapa Poin Pasalnya

Melalui revisi UU Desa tersebut, masa jabatan Kepala Desa berubah menjadi 8 tahun, dan maksimal 2 periode.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

40 hari lalu

Revisi UU Desa Dibahas di Paripurna DPR Hari ini, Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

Dengan terlaksananya perubahan kedua UU Desa tersebut, beberapa poin substansi pasal-pasal lain juga mengalami perubahan, seperti soal dana desa.

Baca Selengkapnya

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

40 hari lalu

DPR Gelar Sidang Paripurna Hari Ini, Bahas RUU DKJ hingga Revisi UU Desa

DPR juga akan membahas 6 agenda lainnya di sidang paripurna yang akan diselenggarakan mulai pukul 09.30 WIB.

Baca Selengkapnya

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah

42 hari lalu

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak Disetujui Dibawa ke Paripurna, Atur Rumusan Cuti Ayah

8 fraksi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) pada fase 1000 hari pertama kehidupan dibawa ke Paripurna

Baca Selengkapnya

Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

49 hari lalu

Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat

Baca Selengkapnya

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

49 hari lalu

DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna

Baca Selengkapnya