TEMPO.CO, Jakarta - Sejak diangkat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian, Komisaris Jenderal Budi Waseso kerap melontarkan pernyataan yang menyulut perdebatan panjang di publik. Berikut beberapa pernyataan kontroversialnya:
1. “Saya adalah anak buahnya langsung, dan mendampingi pimpinan itu wajar.”
--Menanggapi aktivis antikorupsi yang mengkritik kehadirannya di belakang Komjen Budi Gunawan saat menjalani uji kelayakan calon Kapolri di gedung DPR RI.
2. “Institusi dan anggota juga ikut senang. Wajar saja, itu tidak dilarang.”
--Mengomentari aksi puluhan polisi yang berjoget komando di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka KPK tidak sah secara hukum. (Baca: Tangani 9 Kasus Kakap, Budi Waseso Minta Tambahan Anggaran)
3. “Tidak boleh ada pengkhianat di tubuh Polri. Pengkhianat itu darahnya halal.”
--Menanggapi dugaan adanya petinggi Polri yang membantu KPK untuk menjerat Budi Gunawan.
4. “Artinya begini, perkataan Wakapolri itu untuk kelengkapan lain. Kami tetap jalan untuk melengkapinya.”
--Membantah pernyataan Jenderal Badrodin Haiti (ketika itu Wakapolri) terkait dengan penghentian penyidikan atas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. (Baca: 'Masak, Ukuran Prestasi Kabareskrim Cuma Tangani Kriminalisasi?')
5. “Itu kewenangan penyidik. Saya tak bisa mengintervensi.”
--Mengomentari rencana penahanan Bambang Widjojanto meski sebelumnya Badrodin sudah berjanji Bambang tak bakal ditahan.
6. “Kita ini kan mengikuti aturan hukum. Jangan lebay, lah.”
--Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo agar Polri tak menahan penyidik KPK, Novel Baswedan.
7. “Enggak usah berkomentar, lah, kalau tidak mengerti penegakan hukum.”
--Menanggapi komentar Buya Ahmad Syafii Maarif ihwal penetapan dua pemimpin Komisi Yudisial sebagai tersangka oleh Bareskrim. (Baca: KY Minta Tolong Jokowi, Budi Waseso: Kok, Ketakutan?)
JULI | EVAN/PDAT (Sumber Diolah Tempo)
Berita Menarik:
Biasa Pakai Pertamax Beralih ke Pertalite, Ini Akibatnya
Mau Cari Pertalite? Ini Daftar SPBU yang Jual
KPK Panggil Pengacara Cantik Anak Buah OC Kaligis
Eksklusif :Pengakuan Anak Buah OC Kaligis Soal Gatot dan Evi
Berita terkait
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
16 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya