Budi Waseso, Mulutmu, Harimaumu!  

Reporter

Jumat, 24 Juli 2015 06:51 WIB

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Budi Waseso, menjadi salah satu nama calon Kapolri. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menjaring enam komisaris jenderal yang akan diajukan menjadi pengganti Budi Gunawan, yang tidak kunjung dilantik sebagai Kapolri. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak diangkat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian, Komisaris Jenderal Budi Waseso kerap melontarkan pernyataan yang menyulut perdebatan panjang di publik. Berikut beberapa pernyataan kontroversialnya:

1. “Saya adalah anak buahnya langsung, dan mendampingi pimpinan itu wajar.”
--Menanggapi aktivis antikorupsi yang mengkritik kehadirannya di belakang Komjen Budi Gunawan saat menjalani uji kelayakan calon Kapolri di gedung DPR RI.

2. “Institusi dan anggota juga ikut senang. Wajar saja, itu tidak dilarang.”
--Mengomentari aksi puluhan polisi yang berjoget komando di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka KPK tidak sah secara hukum. (Baca: Tangani 9 Kasus Kakap, Budi Waseso Minta Tambahan Anggaran)

3. “Tidak boleh ada pengkhianat di tubuh Polri. Pengkhianat itu darahnya halal.”
--Menanggapi dugaan adanya petinggi Polri yang membantu KPK untuk menjerat Budi Gunawan.

4. “Artinya begini, perkataan Wakapolri itu untuk kelengkapan lain. Kami tetap jalan untuk melengkapinya.”
--Membantah pernyataan Jenderal Badrodin Haiti (ketika itu Wakapolri) terkait dengan penghentian penyidikan atas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. (Baca: 'Masak, Ukuran Prestasi Kabareskrim Cuma Tangani Kriminalisasi?')

5. “Itu kewenangan penyidik. Saya tak bisa mengintervensi.”
--Mengomentari rencana penahanan Bambang Widjojanto meski sebelumnya Badrodin sudah berjanji Bambang tak bakal ditahan.

6. “Kita ini kan mengikuti aturan hukum. Jangan lebay, lah.”
--Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo agar Polri tak menahan penyidik KPK, Novel Baswedan.

7. “Enggak usah berkomentar, lah, kalau tidak mengerti penegakan hukum.”
--Menanggapi komentar Buya Ahmad Syafii Maarif ihwal penetapan dua pemimpin Komisi Yudisial sebagai tersangka oleh Bareskrim. (Baca: KY Minta Tolong Jokowi, Budi Waseso: Kok, Ketakutan?)

JULI | EVAN/PDAT (Sumber Diolah Tempo)

Berita Menarik:

Biasa Pakai Pertamax Beralih ke Pertalite, Ini Akibatnya
Mau Cari Pertalite? Ini Daftar SPBU yang Jual
KPK Panggil Pengacara Cantik Anak Buah OC Kaligis

Eksklusif :Pengakuan Anak Buah OC Kaligis Soal Gatot dan Evi

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

16 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya