Risma Calon Tunggal, NasDem Minta Pilwali Surabaya Diundurkan

Reporter

Kamis, 23 Juli 2015 20:54 WIB

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bersama Wakil Walikota Wisnu Sakti Buana bersalaman dengan ratusan pegawai Pemkot Surabaya saat menggelar Halal Bihalal di halaman Balaikota Surabaya, 22 Juli2015. FULLY SYAFI

TEMPO.CO, Surabaya - Partai NasDem Jawa Timur meminta Komisi Pemilihan Umum menunda pemilihan Wali Kota Surabaya yang rencananya akan dilaksanakan akhir tahun ini. Penundaan tersebut terjadi lantaran sampai saat ini belum ada calon selain pasangan inkumben, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.

"Menurut saya, harus ditunda, jangan dipaksakan jika sampai pendaftaran hanya ada satu calon," kata politikus Partai NasDem, Effendi Choirie, kepada wartawan di kantornya, Kamis, 23 Juli 2015.

Gus Choi--sapaan Effendi--mengatakan, jika dipaksakan, akan muncul calon "boneka" dari pasangan yang sudah ada. Jika ada calon "boneka", hal itu akan merusak tatanan demokrasi. "Tak perlu diciptakan calon 'boneka' seperti itu," kata dia.

Logika yang paling masuk akal, menurut Gus Choi, adalah pemerintahan Kota Surabaya dipegang sementara oleh pelaksana tugas yang diusulkan Gubernur Jawa Timur. Pelaksana tugas tersebut nantinya akan memimpin Kota Surabaya hingga ada keputusan dari Komisi Pemilihan Umum. "Ditunggu saja keputusannya," ujarnya.

Sampai saat ini belum ada rekomendasi yang turun untuk NasDem Surabaya buat mendukung siapa dalam pemilihan Wali Kota Surabaya.

Sebelumnya, pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dideklarasikan sebagai pasangan calon dari PDIP. Surat rekomendasi DPP partai sudah disampaikan beberapa waktu lalu.

EDWIN FAJERIAL

Berita terkait

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

6 hari lalu

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

43 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.

Baca Selengkapnya

Posko Pengaduan THR Buruh Dibuka YLBHI Surabaya dan Serikat Buruh

44 hari lalu

Posko Pengaduan THR Buruh Dibuka YLBHI Surabaya dan Serikat Buruh

Pada Permenaker 6/2016, diatur bahwa THR wajib dibayarkan oleh perusahaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.

Baca Selengkapnya

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

44 hari lalu

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.

Baca Selengkapnya

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

45 hari lalu

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

56 hari lalu

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.

Baca Selengkapnya

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

26 Februari 2024

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.

Baca Selengkapnya

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

22 Februari 2024

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

23 November 2023

Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Profil Arief Prasetyo Adi, Kereta Suite Class Compartment hingga Harga Pangan yang Mulai Naik

7 Oktober 2023

Terpopuler Bisnis: Profil Arief Prasetyo Adi, Kereta Suite Class Compartment hingga Harga Pangan yang Mulai Naik

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 6 Oktober 2023 dimulai dengan profil Arief Prasetyo Adi yang ditunjuk Jokowi jadi Plt Mentan.

Baca Selengkapnya